SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20 juta hektare untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional. Menteri Kehutanan memperkirakan sekitar 1,1 juta hektare dari lahan ini berpotensi menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun.

Program pembukaan lahan itu dianggap sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas food estate hingga ke tingkat desa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Kementerian Kehutanan, pemanfaatan lahan hutan ini dapat mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan kawasan hutan yang kurang produktif.

Meski tugas utama dalam mencapai swasembada pangan dan energi berada di bawah Kementerian Pertanian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun Kementerian Kehutanan memiliki peran strategis sebagai penyedia lahan untuk program itu.

Baca Juga: Proyeksi 2025, Slamet Bahas Penguatan Sub Sektor Peternakan untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Menanggapi rencana ini, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet menyatakan dukungannya terhadap visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Tetapi dia mengingatkan agar program tersebut dirancang dengan matang dan berbasis pada kajian yang terukur.

“Saya sangat mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Tapi saya meminta Kementerian Kehutanan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang terukur, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru, seperti konflik lahan atau kerusakan lingkungan,” kata dia pada Senin, 6 Januari 2025.

Legislator Senayan asal daerah pemilihan Sukabumi ini juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Kehutanan untuk tetap menjaga keseimbangan ekologi.

“Kementerian Kehutanan jangan ikut latah dan salah kaprah. Kontribusi kementerian ini dalam mendukung swasembada pangan harus memastikan hutan tetap utuh dan lestari. Jika hutan rusak, ketersediaan air untuk produksi pertanian bisa terganggu, dan itu akan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan awal program ini,” ujarnya.

Slamet berharap Kementerian Kehutanan dapat menjadi bagian dari solusi yang berkelanjutan. “Hutan adalah aset penting untuk keberlanjutan sumber daya alam kita. Masih banyak lahan di luar kawasan hutan yang tidak produktif dan terbengkalai yang bisa dioptimalkan untuk mendukung produksi dalam rangka swasembada pangan,” katanya. (ADV)

Sumber: Siaran Pers