SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet prihatin dengan kondisi para pekerja di sektor pertanian dan perikanan yang terkena dampak signifikan dari penurunan daya beli masyarakat atau deflasi. Dalam situasi ini, petani dan nelayan berada di posisi rentan karena pendapatan mereka sangat bergantung pada permintaan pasar yang saat ini cenderung melemah.
“Mengutip dari Badan keahlian DPR, harga barang di Indonesia menunjukkan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Sepanjang Mei hingga September 2024, harga masih mengalami inflasi dibandingkan tahun 2022, kecuali pada Agustus,” kata legislator asal Sukabumi ini dalam keterangannya pada 6 November 2024.
Anomali ini, lanjut Slamet, juga terjadi secara khusus pada kelompok makanan, dengan tingkat deflasi yang terus meningkat, mengindikasikan masyarakat sedang mengurangi konsumsi kebutuhan pokok. “Baik deflasi umum maupun deflasi pada makanan menunjukkan bahwa perekonomian nasional mungkin sedang keluar dari jalurnya,” ujarnya.
Baca Juga: Kembangkan Pertanian di Sukabumi, Drh Slamet Bagikan Bibit untuk Kelompok Tani
Politisi senior PKS itu menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi kelompok ini.
“Penurunan daya beli masyarakat berpotensi menekan harga komoditas pertanian dan perikanan, sehingga para petani dan nelayan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi daerah, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan. Jika tidak segera ditangani, kesejahteraan mereka akan semakin terpuruk,” kata dia.
Salah satu langkah yang didorong oleh Slamet adalah penguatan jaring pengaman sosial melalui skema bantuan tunai langsung dan subsidi kebutuhan pokok. Ia berpendapat bahwa skema bantuan ini harus tepat sasaran, dengan memprioritaskan pekerja sektor pertanian dan perikanan yang paling terdampak.
Selain itu, menurutnya, program bantuan modal usaha yang berkelanjutan juga penting agar mereka mampu mempertahankan usaha serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Pemerintah pun perlu menarik investasi berkualitas ke sektor industri padat karya serta memperkuat sektor pertanian dan perikanan dengan memberikan dukungan anggaran yang lebih besar.
“Jaring pengaman sosial yang tepat sasaran bukan hanya membantu mereka bertahan dalam masa sulit ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan ke depan,” tambahnya.
Slamet juga mendorong adanya akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan dan pelatihan usaha untuk pekerja di sektor ini, guna memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat bersinergi untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada pekerja sektor pertanian dan perikanan.
“Penting bagi kita semua untuk tidak hanya melihat dampak jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah perlindungan sosial bagi petani dan nelayan merupakan investasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya. (ADV)
Sumber: Siaran Pers