SUKABUMIUPDATE.com - Baru-baru ini muncul wacara pembentukan angkatan Siber, yang akan menjadi  matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wacana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.

Seperti dilansir tempo.co, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan membentuk angkatan siber. Menurutnya, angkatan siber juga telah menjadi perhatian presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Pak Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih (Prabowo) kan concern dengan matra keempat,” kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Hadi menyebutkan angkatan siber tersebut ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran. “Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan,” ucapnya.

Dia juga menilai serangan siber merupakan bentuk pertempuran modern. “Matra siber, matra keempat, ini adalah bagaimana kita menghadapi serangan-serangan siber dari luar ya, ini kan non-state. Dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity kita sekarang adalah perang siber,” tuturnya.

Mantan Panglima TNI ini lantas menuturkan pertempuran siber itu di dalamnya termuat perang proksi hingga propaganda. “Perang siber ini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proksi, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam menghadapi perang siber tersebut, diperlukan suatu peralatan yang memadai untuk dapat menghalau serangan siber. “Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi,” kata dia.

Indonesia, ujarnya, pernah menghadapi perang siber saat konflik Timor Timur. Namun, saat itu, Indonesia belum menyiapkan diri menghadapi perang siber tersebut.

Sebelumnya, pada 12 September lalu, Jokowi menyerahkan pembahasan dan pembentukan angkatan siber selaku matra keempat TNI kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur.

Jokowi menuturkan keberadaan angkatan siber sangat baik. Negara-negara lain juga sudah mulai mengarah kepada pembentukan angkatan siber.

Baca Juga: Panglima TNI: Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Palestina

Respon Pengamat

Sementara itu, juga mengutip dari tempo.co, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan keberadaan Angkatan Siber memang menjadi kebutuhan untuk penguatan pertahanan siber di tengah perang di dunia maya. Akan tetapi, pembentukan suatu matra baru tetap perlu kajian secara mendalam.

Kajian yang dimaksud, ialah perlu dilihat secara mendalam dari sisi kesiapan infrastruktur, teknologi dan sumber daya. Namun, yang tak kalah penting adalah mengenai anggaran.

"Yang juga cukup penting sebetulnya dioptimalkan lebih dulu Satuan siber yang sudah dimiliki TNI, termasuk penguatan koordinasi dengan satuan-satuan siber yang dimiliki instansi lain," kata Gufron saat dihubungi, Rabu, 25 September 2024.

Angkatan siber, kata dia, juga perlu membuat kerangka pengaturan dan tata kelola yang memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan ke depan. Matra ini harus berorientasi menghadapi ancaman eksternal terhadap pertahanan negara, bukan berorientasi ke dalam.

Sebab, menurut Gufron, jika berorientasi ke dalam dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti tumpang-tindih dengan kewenangan siber intansi lain.

"Termasuk bisa berdampak pada kebebasan sipil," ujar Gufron.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan keberadaan Angkatan Siber harus dipastikan tidak akan mengancam hak-hak privasi masyarakat umum.

"Mesti ada penetapan regulasi yang jelas dan komprehensif," ujar Khairul.

Dari segi anggaran, Khairul mengatakan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Biaya pembangunan infrastruktur, rekrutmen, pelatihan dan operasional akan membengkak secara signifikan.

Tidak hanya soal itu, rekrutmen dan pelatihan personel dengan keahlian tinggi di bidang teknologi informasi, kriptografi, intelijen, serta pengembangan perangkat lunak juga menjadi tantangan tersendiri.

"Prosesnya bisa memakan waktu yang Panjang. Jadi ada plus minusnya pembentukan matra keempat ini," kata Khairul.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembentukan Angkatan Siber, yang akan menjadi matra keempat di TNI, bakal berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Maruli mengatakan pembentukan Angkatan Siber TNI sudah pasti terjadi karena hampir semua negara di dunia pun sudah membuat lembaga pertahanan untuk urusan siber.

"Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu," ujar Maruli di Kompleks Parlemen, 11 September 2024.

Dia menyebutkan TNI AD juga akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar memiliki organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber.

Menurut dia, sumber daya manusia yang akan mengisi Angkatan Siber TNI pun bakal berpengaruh terhadap keamanan. Dia menuturkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pertahanan perlu duduk bersama membahas hal itu. "Nanti bagaimana, apa perlu dibagi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab," kata dia.

Sumber : tempo.co