SUKABUMIUPDATE.com - Steering Commitee (SC) Rapimnas dan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar, telah rampung melakukan tahapan verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Terdapat dua calon ketua umum yang mendaftar, yaitu Ridwan Hisjam dan Bahlil Lahadiala.
Ketua SC Rapimnas dan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan dari verifikasi tersebut, komite menyatakan berkas pendaftaran atas nama bakal calon Ridwan Hisjam dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas XI partai.
Sedangkan berkas bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia, Adies melanjutkan, dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum partai Golkar.
"Steering Committee melalui komite pemilihan telah menemukan satu orang calon Ketua Umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama saudara Bahlil Lahadalia," kata Adies di kantor DPP Partai Golkar, seperti dikutip tempo.co, Senin, 19 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, berkas pendaftaran Ridwan Hisjam, dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi dua dari tujuh persyaratan yang diperlukan komite. "Yang paling ini (membuat tidak lolos) adalah surat dukungan," ujar Adies.
Sebagai informasi, sebelumnya beredar informasi bahwa sejumlah senior partai Golkar menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartanto. Permintaan tersebut dituliskan dalam sepucuk surat.
Baca Juga: Imam Noeril Dipersilakan Maju Pilkada Sukabumi Asal Bukan Dari Golkar
Baca Juga: Panitia Munas Buka Pendaftaran Calon Ketum Golkar, Ini Jadwal dan Syaratnya
Dalam salinan surat bertanggal 14 Agustus 2024 tersebut ditandatangani oleh beberapa nama terkenal dalam partai, antara lain Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi, dan Riswan Tony.
Mengutip dari medcom.id, para politikus senior Golkar tersebut menyatakan harapan mereka agar Jokowi memimpin partai untuk masa bakti 2024-2029.
Dalam surat tersebut, mereka menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan Jokowi untuk masa depan partai, serta keyakinan bahwa pengalaman dan integritas Jokowi dapat membawa Partai Golkar menuju kesuksesan yang lebih besar.
Surat dukungan ini menandai sebuah langkah signifikan dalam dinamika internal Partai Golkar menjelang pemilihan ketua umum berikutnya. Para tokoh senior tersebut berharap agar Jokowi mempertimbangkan tawaran ini dengan serius demi kemajuan dan keberlanjutan partai.
Surat permintaan kepada Joko Widodo untuk bersedia memimpin Golkar | Foto : Istimewa
Berikut ini isi salinan surat yang beredar di kalangan wartawan.
Assalamu'alaikum Wr.Wb
Salam takzim kami sampaikan semoga Bapak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Swt, senantiasa memperoleh pertolongan dan kemudahan dalam menunaikan tugas sehari-hari. Amin ya robbal alamin.
Sehubungan dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dengan pernyataan pengunduran diri Saudara AIRLANGGA HARTARTO sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, masa bakti 2019-2024, kami segenap aktivis dan pelaku sejarah perubahan GOLKAR menjadi Partai GOLKAR dengan Paradigma Barunya sebagai Partai Terbuka, sesuai tuntutan reformasi, dengan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan eksistensi Partai GOLKAR, kami merasa terpanggil atas perkembangan Partai GOLKAR akhir-akhir ini.
Sesuai keputusan dan kesepakatan rapat Pleno DPP Partai GOLKAR, 13 Agustus 2024, telah ditetapkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai GOLKAR, 20 Agustus 2024 di Jakarta.
Berdasarkan hasil tersebut di atas, kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H JOKO WIDODO untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai GOLKAR masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai GOLKAR 2024.
Demikianlah Surat Pernyataan Dukungan ini kami sampaikan secara tertutup, yang publikasinya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, dan atas perkenaan Bapak, kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga.
Jakarta, 14 Agustus 2024.
Sumber : berbagai sumber
