SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi diisukan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Jokowi disebut akan merombak sejumlah menteri, di antaranya para menteri dari PDIP dan Partai NasDem.
Menanggapi isu reshuffle kabinet itu, Presiden Jokowi di sela-sela kegiatannya di IKN pada Rabu, 14 Agustus 2024, mengatakan perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.
“Ya kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi seperti dikutip dari Tempo.co, Minggu (18/8/2024).
Saat ditanya apakah kocok ulang kabinet sudah diperlukan atau belum saat ini, Jokowi hanya terkekeh.
Baca Juga: Benar atau Hoax? Beredar Daftar Nama Belasan Menteri Direshuffle Jokowi
Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak berkomentar banyak ketika dikonfirmasi soal isu reshuffle kabinet ini.
"Tunggu saja. Itu kan hak prerogatif presiden," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Isu reshuffle kabinet menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi santer terdengar sejak akhir Juli. Saat itu, salah satunya bergulir kabar bahwa Presiden Jokowi akan mengganti Menteri Investasi Arifin Tasrif dengan Bahlil Lahadalia. Bahlil, hingga kini, menjabat sebagai Menteri Investasi.
Kendati begitu, hingga perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, reshuffle kabinet belum terlaksana. Namun, Jokowi dikabarkan akan melakukan pergantian jajaran pembantu pada Senin, 19 Agustus 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas juga menyebut reshuffle bisa digelar pada 19 atau 20 Agustus mendatang.
"Terserah kepada Presiden mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau ya," kata Zulhas di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Kabar mengenai perombakan kabinet itu juga mendapat tanggapan dari menteri dan politikus PDIP.
1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly: I’m More Than Ready
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan perombakan kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi. Dia dikabarkan menjadi salah satu menteri yang bakal digusur. Politikus PDIP itu meminta publik menunggu soal perombakan kabinet.
“Am I ready or not? I’m more than ready,” kata Yasonna usai menghadiri Launching Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024.
Mengenai dia tidak ikut upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Yasonna mengatakan sudah dibagi-bagi menteri yang hadir di Istana Negara dan IKN.
2. Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok: Itu Hak Prerogatif Presiden
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari isu kocok ulang kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ahok mengaku tak masalah jika reshuffle kabinet benar terjadi dua bulan menjelang akhir periode Jokowi.
Ahok mengatakan PDIP sampai saat ini belum membahas perihal isu perombakan kabinet. “Tapi, menurut saya, itu hak prerogatif presiden ya,” kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Ahok menilai isu kocok ulang kabinet bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024. Ahok menyinggung soal kedekatan keduanya, di mana Prabowo berkampanye sebagai penerus kebijakan Jokowi di Pilpres 2024. “Kan memang satu paket ini istilahnya kan,” ucap Ahok.
Ahok menilai waktu dua bulan sisa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi. “Ya bisa saja, orang bilang cuma dua bulan. Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan dia tidak sepakat jika isu perombakan kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Dikabarkan sejumlah menteri yang bakal terkena kocok ulang adalah dari PDIP.
Ahok menyinggung dirinya yang pernah terkena kasus hukum dan dipenjara. Dia tidak menganggap kejadian tersebut sebagai upaya menggembosi dirinya. “Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapa pun enggak bisa menggembosi Anda,” kata dia.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: PDIP Tak Pernah Minta Jatah Menteri di Kabinet
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tak masalah dengan isu perombakan kabinet Jokowi. Hasto menuturkan penentuan menteri adalah hak presiden.
“Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Hasto juga menyebutkan bagaimana partainya pernah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI dua periode. Selama mengusung Jokowi, kata dia, PDIP tidak pernah meminta jatah menteri dalam kabinet.
“Ketika kami mengantarkan (Jokowi) jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” ujar Hasto.
SUMBER: TEMPO.CO
