SUKABUMIUPDATE.com - Partai NasDem menginisiasi pembentukan mimbar akademik untuk mengakomodasi kepentingan strategis kedaulatan pangan di Indonesia melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kebijakan Pangan: Strategi Adaptasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim”.
FGD ini menghadirkan dua pembicara utama dari kalangan pemerintah dan akademisi, yaitu Teuku Achmad Iqbal, Ketua Kelompok Substansi Padi Irigasi dan Rawa di Direktorat Serelia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, dan Prof. Subejo, Guru Besar di Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Sulaeman L. Hamzah, dan Anggota Bidang Pertanian DPP Partai NasDem, H. Ayep Zaki, juga turut berpartisipasi dalam acara ini dengan memberikan sambutan pembuka dan penutup. Kegiatan ini dimoderatori oleh Marselinus H. Saka, M.A., Fasilitator Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem.
Dalam sambutan pembukaannya, Sulaeman L. Hamzah menyampaikan beberapa fakta terkait pertanian di Indonesia, termasuk angka produksi padi dan komoditas lainnya. "Permasalahan pangan adalah isu krusial bagi bangsa Indonesia ke depan. Sebagai warga dan wakil rakyat, penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD 1945," kata Suleman.
Baca Juga: Ayep Zaki dan Bobby Dukung UKM, UMKM Sukabumi Lewat Menata Kebaikan Tech
Berikutnya, Teuku Achmad Iqbal menyoroti krisis pangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor nasional dan internasional, seperti kekeringan (El Nino), penurunan pasar biji-bijian, pemberhentian ekspor besar oleh produsen, peningkatan permintaan pasca COVID-19, peningkatan inflasi di beberapa negara, dan pengaruh geopolitik dari konflik Rusia dan Ukraina.
"Masalah produksi padi yang turun akibat persoalan pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran, penuaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), kebutuhan rehabilitasi saluran irigasi, pengurangan bibit unggul, dan penurunan anggaran," jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi, Teuku Iqbal menyarankan inovasi teknologi, perbaikan mekanisasi, peningkatan jumlah lahan, perbaikan benih/VUB, perbaikan pupuk, dan peningkatan mekanisme pemompaan air. Ia juga memaparkan skenario pencapaian yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian, terdiri dari kebijakan jangka pendek (swasembada), jangka panjang (peningkatan cadangan, ekspor, dan bantuan pangan kemanusiaan), serta kebijakan hulu hilir Satu Komando.
Selaku akademisi, Prof. Subejo memjelaskan terkait problematika pangan global dan nasional, dampak perubahan iklim, dan kontribusi sektor pertanian. Menurutnya, usaha pertanian di Indonesia masih belum efisien dan boros sumber daya.
Baca Juga: Ayep Zaki Resmi Terima Surat Tugas dari PDIP untuk Pilkada Kota Sukabumi
"Permasalahan utama yang mengkhawatirkan adalah semakin menua nya petani pangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan formal terkait pertanian dan praktik petani. Krisis pangan dan peningkatan ancaman produksi pertanian juga disebabkan oleh perubahan iklim global," kata Subejo.
Sebagai solusi, kata Prof. Subejo, pihaknya menekankan pentingnya sumber daya air sebagai determinan utama produksi pertanian, dengan prospek pengembangan air permukaan untuk irigasi dan pemanenan air hujan melalui embung mikro dan connected long storage pond. Ia juga menyarankan model skema pertanian terpadu sebagai inovasi baru, yaitu kolaborasi antara kegiatan pertanian dengan peternakan serta produksi hasil. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern seperti internet juga diperlukan untuk mengembangkan urban farming yang melibatkan orang muda, menjadikan sektor pertanian lebih produktif, efisien, rendah karbon, dan beragam.
Dalam sesi diskusi, audiens mengajukan pertanyaan kritis tentang penyebab dan solusi kelangkaan pupuk di Indonesia, program konkret untuk peningkatan ketahanan pangan, serta urgensi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pertanian.
Ayep Zaki menutup acara dengan menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini menghadapi banyak permasalahan. Dibutuhkan kontribusi lintas sektor antara pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan optimalisasi lahan pangan.
"Pengembangan ini bisa dilakukan dengan teknologi yang disertai penyuluhan kepada petani. Ia juga menekankan peran partai politik sebagai pendukung negara melalui legislatif, eksekutif, dan konstituennya untuk mendorong dan mengawal pengembangan ketahanan pangan Indonesia," pungkasnya.
