SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menyoroti kebijakan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang resmi memperpanjang relaksasi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi ini mengungkapkan keputusan itu bukan solusi untuk menyejahterakan petani. Perpanjangan kenaikan HET beras, kata Slamet, hanya menutupi kelemahan pemerintah yang tidak mampu menjaga stabilitas harga.
"Dulu harga beras Rp 6 ribu, sekarang terus meningkat dan menyulitkan masyarakat," kata Slamet kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2024.
Slamet menyebut kebijakan perpanjangan relaksasi kenaikan HET juga menjadi upaya pemerintah secara psikologis membuat masyarakat terbiasa dengan harga beras mahal. Situasi ini selanjutnya akan menjadikan pemerintah tidak memiliki beban untuk menurunkan harga beras.
Baca Juga: Drh Slamet Sebut Perlu Penguatan Regulasi Agar Badan Karantina Lebih Bertaji
"Itu dua hal yang saya lihat dari kebijakan tersebut, dan memang demikian di lapangan," ujar Slamet.
Di sisi lain, politikus senior PKS ini mengungkapkan pemerintah harus melakukan monopoli untuk urusan pangan, terutama beras, sehingga seluruh hasil panen petani diserap pemerintah. Slamet mengatakan pihak swasta jangan diberi ruang untuk memainkan harga yang merugikan petani.
"Baru berikutnya kita bicara soal produksi beras dari petani dalam negeri. Memang ada kebijakan yang kontraproduktif, sisi lain pemerintah ingin meningkatkan produksi, tapi pupuk subsidi dikurangi. Intinya negara harus hadir untuk masyarakat dan petani," kata Slamet. (ADV)
Sumber: Siaran Pers
