SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait rencana impor beras yang diusulkan pemerintah tahun ini. Rencana itu dilatarbelakangi kondisi cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya gelombang panas yang memengaruhi produktivitas pertanian.

Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan langkah strategis menjaga kestabilan kondisi pangan dalam negeri dengan impor beras 3,6 juta ton sepanjang 2024.

Namun menurut Slamet sebagai legislator asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi, kebijakan yang diambil pemerintah tidak masuk akal, mengingat cuaca ekstrem juga dialami negara-negara sumber impor beras seperti Vietnam, Thailand, dan India. Bahkan kondisi negara-negara tersebut lebih parah ketimbang Indonesia karena suhu di sana mencapai 40 hingga 50 derajat.

Slamet meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan impor beras. “Kami memahami pasokan beras perlu dijaga agar tetap stabil, namun langkah impor seharusnya bukan menjadi pilihan utama ketika kita masih memiliki potensi dalam negeri yang bisa dimaksimalkan,” ujar dia, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Juga: Kunjungi Kalaju di Surade Sukabumi, Drh Slamet Dorong Kesejahteraan Nelayan

Lebih lanjut, Slamet menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. “Gelombang panas yang kita alami bukan fenomena baru sehingga pemerintah seharusnya telah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapinya, salah satunya dengan meningkatkan produktivitas pertanian lokal,” ujarnya.

Politisi senior PKS ini juga mengajak pemerintah lebih fokus pada upaya memperbaiki sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air sebagai langkah preventif menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak terduga. Selain itu, memerhatikan kesejahteraan petani dalam negeri.

“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan dukungan yang cukup bagi petani kita,” kata Slamet dengan tegas.

Slamet menekankan kebijakan impor beras ini harus dikawal oleh masyarakat untuk mengurangi potensi penyalahgunaannya, terlebih menjelang Pilkada Serentak pada November nanti. "Kita tidak ingin kejadian politisasi bansos beras dengan alasan menjaga kestabilan pangan ternyata keberadaannya digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu dengan tujuan di luar peruntukannya," ungkapnya.

Fraksi PKS DPR RI akan terus mengawal dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan pertanian yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan negara. (ADV)

Sumber: Siaran Pers