SUKABUMIUPDATE.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mementahkan dalil Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN Amin) soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024. Di sisi lain, Jokowi sendiri pernah mengakui dirinya kudu ikut campur demi kesinambungan pembangunan.
Lantas seperti apa pernyataan Jokowi yang mengakui kudu cawe-cawe dalam Pilpres 2024 tersebut? Berikut laporannya dikutip dari tempo.co.
Sebelumnya, Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh menuturkan, dalil bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh THN Amin selaku pemohon. Baik seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon, hingga apa bukti tindakan cawe-cawe demikian.
Berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik artikel dan rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Namun, kata Daniel, pernyataan demikian tanpa bukti kuat dalam persidangan tak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pilpres.
“Terlebih, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan,” kata Daniel dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Sengketa Pemilihan Presiden
Kilas balik Presiden Jokowi utarakan bakal cawe-cawe
Pernyataan Presiden Jokowi bakal cawe-cawe itu disampaikan saat berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin, 29 Mei 2023. Kepala negara mengatakan pihaknya tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Langkah ikut campur dalam urusan Pilpres itu, kata Jokowi, dilakukan untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan maupun praktis. “Saya harus cawe-cawe,” Jokowi mengakui.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyampaikan pentingnya kesinambungan pembangunan. Ia menyitir sejarah yang disebutkannya menunjukkan tidak ada negara di dunia yang bisa melompat dua kali dalam meraih kemajuan. Kata dia, negara semacam Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh terbaik. Negara-negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil. Sebab itu, Jokowi menyatakan Pilpres 2024 sangat penting.
Dia pun mengulang berkali-kali pernyataannya tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik. “Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan,” katanya sambil tertawa. Jokowi menjamin aparatnya tak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon. “Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik,” kata Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan sikap cawe-cawe politik yang dilakukannya bertujuan agar Pilpres 2024 berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara. Menurutnya, cawe-cawe merupakan tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers Pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.
“Sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional,” kata Presiden.
Jokowi sebenarnya pernah membantah dirinya cawe-cawe. Setelah pertemuan dengan sejumlah ketua parpol di Istana Negara pada awal Mei 2023, Jokowi dituding ikut campur dalam urusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai pendukungnya. Kala itu Jokowi menampik dan mengatakan langkahnya mengundang ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka bukan merupakan bentuk cawe-cawe politik.
“Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023.
Sumber: Tempo.co
