SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pemerintah serius menstabilkan harga beras di pasaran. Ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
“Antrean panjang rakyat untuk mendapatkan beras murah telah terjadi di mana-mana. Itu tentu menjadi perhatian kita bersama. Melalui forum ini, saya meminta pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut," kata dia dikutip dari situs resmi fraksi.pks.id pada Kamis (7/3/2024).
Legislator asal daerah pemilihan Sukabumi ini menyebut impor beras yang dilakukan pemerintah gagal menjadi solusi. “Impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. Tahun 2023 sebanyak 2 juta ton. Tahun 2024 direncanakan 3 juta ton. Tapi apa yang terjadi? Harga beras di tengah rakyat tetap tidak turun," ujarnya.
Baca Juga: Jadi Pimpinan Pansus RUU Kelautan, Drh Slamet Bahas Isu Kemaritiman Indonesia
“Tentunya kita sangat senang jika harga beras yang naik ini dinikmati keuntungannya oleh petani. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras yang terjadi saat ini tidak dinikmati petani negeri kita. Di sisi lain, mayoritas rakyat pun tak kunjung mendapatkan harga beras yang terjangkau,” kata Slamet.
Politikus senior PKS ini menuntut kehadiran pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan petani dengan hasil panen yang bisa dibeli dengan harga mahal. Di sisi lain, kebutuhan rakyat yang berhak atas harga beras terjangkau juga bisa terpenuhi.
“El-Nino sudah lewat, tidak boleh lagi menjadi alasan mahalnya harga beras. Data yang saya dapatkan dari Bulog, pemerintah hanya membeli 2 persen beras dari seluruh potensi petani kita. Artinya 98 persen hasil panen petani kita dibeli oleh swasta. Hari ini pemerintah mendapatkan hasilnya yakni tak mampu mengendalikan harga pasar. Kenapa? Karena pemerintah tidak menguasai stok," kata dia. (ADV)
