SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah akan merekrut 2,3 juta lebih pegawai dalam CASN 2024. “Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di daerah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada pembukaan Rakor Pengadaan ASN Guru pada Instansi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin, 26 Februari 2024.
Mengutip tempo.co, peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas pemerintah, katanya seperti dikutip di laman KemenPAN-RB.
Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Kebutuh sektor tersebut juga dipenuhi dengan merekrut PPPK sebanyak 221.936 orang.
Untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Baca Juga: PKS Juara, Daftar Lengkap 35 Caleg yang Berpotensi Lolos DPRD Kota Sukabumi
Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Sampai saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah.
Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru. “Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,” kata Menteri Anas.
Sejak tahun 2021, Kementerian PANRB menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional. Sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian PANRB berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi Guru menjadi di atas 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen.
Anas juga menyatakan akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini. “Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN,” katanya.
Sumber: Tempo.co
