SUKABUMIUPDATE.com - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menanggapi adanya desakan untuk dilakukan audit forensik terhadap aplikasi sirekap, alat bantu penghitungan suara sementara di pemilihan umum atau Pemilu 2024. Ia mengaku tak keberatan dengan hal itu.
"Intinya begini, kami tidak keberatan, dan harus kita rumuskan apa yang dimaksud dengan audit forensik. Metodenya bagaimana, dan siapa yang akan melakukan," kata Hasyim dikutip dari Tempo, Jumat (23/2/2024).
Sebelumnya, banyak permintaan dari masyarakat sipil untuk melakukan uji forensik terhadap Sirekap. Permintaan itu muncul setelah terjadi sejumlah masalah berupa munculnya tambahan suara kepada salah satu pasangan calon di pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Salah satu permintaan itu datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dalam surat yang dikeluarkan partai banteng ini, mendorong KPU melakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga: KPU Tunda Rekapitulasi Suara di PPK dengan Alasan Perbaikan Sirekap
Dalam Surat Pernyataan Penolakan yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu disampaikan, "PDI Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024." Surat itu dilayangkan kepada KPU, pada Rabu, 21 Februari 2024.
Permintaan yang sama disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Dua organisasi ini menilai pelaksanaan Pemilu 2024 diwarnai banyak kekacauan.
Salah satunya masalah Sirekap, web penghitungan suara sementara pemilu. "Pasca-pemungutan suara, kegaduhan di masyarakat juga marak terjadi akibat banyaknya kesalahan pemindaian data melalui situs Sirekap," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 21 Februari 2024.
Perihal audit forensik tersebut, Hasyim mengatakan niat KPU membuat alat bantu penghitungan suara itu dengan niat yang bertanggung jawab dan terbuka terhadap hasil pemilu. "Kami membuat Sirekap dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas, Terutama soal hasil (pemilu). Jadi kalau mau audit, mau apa, kami terbuka," ucap dia.
SUMBER: TEMPO.CO
