Jokowi Disebut Lakukan Politik Gentong Babi di Pemilu 2024, Apa Artinya?

SUKABUMIUPDATE.com - Istilah "Politik Gentong Babi" ramai diperbincangkan seiring dengan berlangsungnya Pemilu 2024. Istilah tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi yang ditengarai ikut cawe-cawe hingga turut memenangkan Capres-cawapres.

Salah satunya, istilah Politik Gentong Babi muncul di film Dirty Vote. Dalam film berdurasi sekitar dua jam tersebut, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan konsep gentong babi digunakan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam program bantuan sosial (bansos).

"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel politics," kata Bivitri dalam film tersebut seperti dikutip suara.com.

Bivitri memaparkan politik gentong babi merupakan istilah yang mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Kala itu, budak-budak AS saling berebut demi mendapatkan daging babi yang diawetkan dalam gentong.

Karena kejadian itu, muncul istilah "ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya."

"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali," ujar Bivitri.

Senada dengan Bivitri, politisi PDIP, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menilai, cara politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024 berbeda dari 2019. Ia menyebut kali ini Jokowi menggunakan cara pork barrel politic atau politik gentong babi.

Chico mengungkapkan, politik gentong babi itu menjadi cara petahana untuk memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan mereka secara elektoral.

"Jadi mencari anggaran-anggaran supaya saya sebagai incumbent bisa nih jalan ke daerah nggak usah pakai biaya uang sendiri pakai uang negara, ya, kan hal-hal yang tidak harus, bansos, bisa juga bangun jembatan padahal jembatannya belum rusak-rusak amat gitu, tapi bisa dibangunnya dua bulan lagi lebih masuk akal, tapi harus sekarang nih, soalnya pemilunya seminggu lagi," ungkap Chico saat wawancara dengan Suara.com beberapa waktu lalu seperti dikutip suara.com.

Menurutnya, politik gentong babi itu umum dilakukan di negara-negara yang menganut demokrasi. Sebabnya, meski dianggap sebagai sistem negara yang paling baik, tetap ada celah bagi petahana melakukan kecurangan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.

Dampak poltik gentong babi

Fenomena ini layaknya dua sisi mata uang yang memperlihatkan kelemahan sistem demokrasi yang kita jalani: di satu sisi, menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Disisi lain, menyoroti ketidakadilan dalam alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama.

Ketika politisi memutuskan untuk mengalokasikan dana untuk proyek yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat hanya untuk mendapatkan suara di pemilihan umum, ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja? Apakah untuk rakyat yang telah memilih mereka atau untuk kepentingan politik pribadi mereka?

Lebih parah lagi, praktik ini menciptakan lingkaran setan korupsi dan nepotisme. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar, malah dialihkan untuk proyek-proyek yang tidak efektif hanya karena ada janji politik atau untuk membalas budi kepada donatur kampanye. Ini bukan hanya soal penggunaan uang negara yang tidak tepat, tetapi juga soal integritas dan moralitas dalam pemerintahan.

Praktik "Gentong Babi" juga mencerminkan ketidakseimbangan yang lebih besar dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu mendapatkan keuntungan dari hubungan dekat mereka dengan kekuasaan, sementara mayoritas rakyat biasa terabaikan. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya melayani kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya segelintir orang.

Solusi untuk masalah ini tidak mudah dan membutuhkan perubahan struktural dalam cara kita melakukan politik dan mengelola sumber daya publik. Ini termasuk memperkuat lembaga pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan mendidik masyarakat untuk lebih kritis terhadap pilihan politik mereka.

Tanpa langkah konkret untuk mengatasi praktik "Gentong Babi", kita hanya akan terus berputar dalam siklus politik yang koruptif dan tidak adil, yang pada akhirnya merugikan kita semua.

Awal mula istilah gentong babi

Dilansir dari Investopedia, istilah ini merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk proyek-proyek dengan nilai yang dipertanyakan. Dana itu diduga digunakan anggota-anggota Kongres demi kepentingan distrik asal mereka dan keuntungan politik mereka sendiri.

Secara harfiah, kata gentong babi berasal dari awal 1700-an. Istilah ini mengacu pada daging babi yang diasinkan dan diawetkan dalam gentong kayu yang masing-masing menampung lebih dari 30 galon sebelum didinginkan.

Tom Wakeford dan Jasber Singh dalam bukunya yang berjudul "Towards Empowered Participation: Stories and Reflections" menuliskan bahwa pemilik budak di AS biasa memberikan daging-daging babi asin dalam gentong kepada para budaknya.

Para budak ini dibayar dengan babi dalam gentong. Demi mendapatkan bayaran itu, mereka saling berebutan mengambilnya, demikian dikutip The Sydney Morning Herald.

Pada 1863, penulis dan sejarawan Edward Everett Hale menerbitkan cerita "The Children of the Public" yang menggambarkan pengeluaran yang dihabiskan pemerintah untuk rakyat.

Sekitar 10 tahun setelahnya, frasa politik gentong babi pun muncul yang berarti kucuran dana publik oleh seorang politikus demi kepentingan sekelompok kecil golongan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk suara atau sumbangan kampanye.

Di era modern, gentong babi kemudian diartikan sebagai pengeluaran boros untuk proyek-proyek pekerjaan umum lokal yang nilainya meragukan atau mencurigakan. Proyek-proyek itu hanya bernilai bagi mereka yang ingin mendapatkan suara pemilih.

Salah satu contoh konsep gentong babi yakni alokasi dana Kongres AS senilai 223 juta atau Rp343 miliar untuk jembatan yang menghubungkan dua kota kecil di pedesaan Alaska pada 2005.

Sumber : berbagai sumber: