SUKABUMIUPDATE.com - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah oleh salah satu kandidat Pilpres 2024.
Indikasi politisasi bansos semakin kentara setelah tersebar foto-foto bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di platform media sosial X.
Melansir dari tempo.co, Koordinator KRKP, Said Abdullah menegaskan jika bantuan sosial, terutama dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan kontestasi politik.
“Ketika negara mempunyai kewajibannya, maka seharusnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik, apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon,” ujar Said, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.
Said menegaskan, politisasi bansos itu merupakan pelanggaran nyata terkait dengan hak pangan yang seharusnya dimiliki masyarakat tanpa embel-embel apapun.
Baca Juga: 2 Mahasiswa Sukabumi Dibacok, Cerita Korban dan Rekaman CCTV
“Akhirnya kita melihat bahwa isu pangan dan hak atas pangan bahkan dijadikan alat politik,” sambung Said.
Ia menilai jika dana bansos berasal dari negara dan sebagian dari pajak rakyat. Menurutnya bansos tidak bisa diakui milik salah satu partai karena merupakan kontribusi dari semua masyarakat. Lebih lanjut, Said juga mencurigai adanya politisasi bansos yang sistematis.
Dia merinci bahwa keputusan penambahan impor beras 3 juta ton tahun ini dan pernyataan terkait bansos dengan alasan El Nino yang mempengaruhi produksi pangan, menguatkan indikasi bahwa hak atas pangan dijadikan alat politik.
“Bisa jadi ya, obligasi negara memberikan jaminan hak atas pangan ke masyarakat kemudian digunakan sebagai alat politiknya salah satu paslon lewat kuasa pemerintah, dan ini tentu saja tidak benar,” tuturnya.
Said juga mengatakan jika Bulog harus membuktikan komitmennya terhadap netralitas distribusi bansos. “Kalau Pak Bayu mengatakan Bulog berkomitmen, itu kita pegang, dan juga harus bisa membuktikan ini, karena Bulog-nya sendiri (yang tidak netral) atau ada yang memanfaatkan situasi itu,” kata Said.
Said mengajak seluruh komponen publik untuk terus mengawasi kasus ini. Ia menekankan pentingnya pemantauan publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial demi kepentingan politik. Jika tidak ada tindakan yang diambil, politisasi bansos dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar, merugikan masyarakat, dan melanggar prinsip demokrasi.
Baca Juga: Soal Relokasi Korban Longsor di Cibadak, Pemkab Sukabumi Tunggu Hasil Kajian
“Kita juga harus melihat komitmen pemerintah, beneran nggak (tidak ikut campur dalam kepentingan politik),” lanjut Said.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pemerintah akan terus mendistribusikan bansos beras hingga bulan Juni mendatang.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal beredarnya foto beras Bulog yang berstiker paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di media sosial X. Beras 10 kilogram itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan atau SPHP.
Bayu memastikan stiker tersebut bukan ditempel oleh Bulog. "Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Lebih jauh, Bulog mengatakan beras SPHP memang mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor. Bulog juga bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut. Dengan begitu, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Namun dengan demikian, menuru Bayu, Bulog tidak dapat mengatur apa yang dilakukan pembeli beras milik negara ini. Termasuk menempelkan stiker calon presiden dan calon wakil presiden untuk kampanye.
Ia pun enggan menanggapi soal siapa yang membeli beras SPHP untuk kampanye Prabowo-Gibran tersebut. "Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," kata Bayu.
Baca Juga: Mudah dan Simpel! 3 Tips Menyembunyikan Aplikasi di HP Android
Adapun kritik soal dugaan politisasi bansos semakin mencuat ketika Presiden Joko Widodo alias Jokowi semakin aktif ikut membagikan bantuan pangan beras ke sejumlah wilayah.
Baru-baru ini, Jokowi memberikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 1.000 warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jokowi pun terlihat berpose salam dua jari saat iring-iringan di Jawa Tengah.
