SUKABUMIUPDATE.com - Pengamat komunikasi politik Henri Subiakto menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terbuka satu persatu.
Seperti dikutip dari suara.com, Henri mengatakan Jokowi tidak hanya membuat Mahkamah Konstitusi terpuruk. Terbaru soal pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto.
“Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Jokowi tidak hanya membuat Mahkamah Konstitusi terpuruk dengan skandal etika paman Usman, tetapi juga pernah melakukan intervensi terhadap KPK,” ujar Henri seperti dikutip dari Beritajatim.com - jaringan Suara.com, Selasa (5/12/2023).
Baca Juga: Longsor di Kadudampit Sukabumi, Mes Pekerja Pabrik Tahu Rusak Terseret 3 Meter
"Ini ibarat puncak gunung es yang mulai menampakkan hal-hal yang sebelumnya tertutup," Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga ini menambahkan.
Menurutnya sandiwara yang selama ini disembunyikan oleh Jokowi semakin terlihat, dan dia yakin nantinya akan ada lebih banyak dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi segera terungkap.
“Tinggal menunggu pihak internal pemerintah sebagai sumber informasi yang selama ini melindungi dan mendukung Jokowi, mulai membuka diri karena tidak tahan menyembunyikan fakta,” katanya.
Lebih lanjut, ia kemudian memberikan contoh dari sektor Kementerian Keuangan. Disebutkannya, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu terdengar keluhan terkait penggunaan anggaran negara dan hutang yang digunakan sembarangan oleh kementerian tertentu.
Baca Juga: Tabung Gas CNG Hilang Misterius Pasca Ledakan di Sukabumi, Polisi Buka Sayembara
“Kita tunggu saja. Nanti akan terungkap pada waktunya,” jelasnya.
Selian itu Henri juga mengomentari desakan untuk segera melakukan impeachment terhadap Presiden Jokowi yang datang dari sejumlah pegiat hukum dan aktivis.
Terkait itu dia berharap agar impeachment tidak menjadi tradisi politik di Indonesia, karena dapat menciptakan ketidakpastian dan dampak yang sangat buruk.
“Harus ada mekanisme etis yang memungkinkan pelaku yang akan diimpeach mengundurkan diri, seperti pengalaman Presiden Nixon di AS yang terlibat skandal Watergate. Sebelum diimpeach, Nixon mundur pada 8 Agustus 1974, memberikan pelajaran moral bahwa berpolitik melibatkan tanggung jawab moral yang sangat penting. Lebih baik mundur daripada dimundurkan,” jelasnya.
Sumber : suara.com
