SUKABUMIUPDATE.com - Butet Kartaredjasa dikabarkan mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 1 Desember 2023 lalu.
Melansir dari tempo.co, sore hari sebelum pertunjukan berlangsung, sejumlah petugas Kepolisian Sektor Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik.
Seniman Butet Kartaredjasa menandatangani surat tersebut. “Bagi kami itu intimidasi,” kata Agus Noor dihubungi, Senin, 4 Desember 2023, seperti dikutip sukabumiupdate.com dati Tempo.co.
Kata dia, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggungjawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya. Butet menunjukkan surat pernyataan bermeterai tersebut kepada Tempo.
Baca Juga: Bisa Jangkau 480 Km, Mobil Listrik BYD Atto 3 Diisukan Akan Masuk Indonesia
Setelah menandatangani surat itu, panitia tetap menggelar pertunjukan teater berjudul Musuh Bebuyutan dalam durasi 150 menit. Dalam balutan setelan batik dan celana berwarna cokelat, Butet membuka pentas tersebut.
Dia menyapa dan memberikan salam kepada semua kontestan Pemilu 2024. Selain itu, Butet mengatakan harus membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada polisi bahwa dia harus berkomitmen tidak ada unsur politik dalam pertunjukan itu. “Keren. Selamat datang Orde Baru,” kata Butet.
Pertunjukan itu digelar Indonesia Kita, forum budaya yang rutin menggelar pentas teater. Pentas ke-41 ini mengusung tema pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat. Pentas berjudul Musuh Bebuyutan itu berlangsung selama dua hari, yakni 1 Desember dan 2 Desember 2023 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki.
Lakon pertunjukan ini digarap oleh Agus Noor sebagai penulis dan direktur artistik, bersama dengan Butet Kartaredjasa sebagai pendiri Indonesia Kita yang juga tampil sebagai aktor utama. Agus Noor menyayangkan intimidasi itu yang serupa dengan situasi saat Orde Baru. Intimidasi itu baru pertama kali setelah Indonesia Kita selama 41 kali. “Kami seperti dejavu, persis Orde Baru,” jelasnya.
Baca Juga: Dispar Sukabumi Tingkatkan Kenyamanan dan Keamanan Wisatawan Nataru 2024
Agus menduga intimidasi itu terjadi karena di sana ada kehadiran Calon Wakil Presiden, Mahfud MD. Menurut Agus kehadiran Mahfud dalam acara itu sama seperti penonton lainnya atau bukan undangan khusus. Mahfud yang sering menonton pentas Indonesia Kita datang 15 menit setelah pertujukan dimulai. “Kami tidak beri panggung untuk Pak Mahfud,” ujar Agus.
Agus menyiapkan pertunjukan itu sebulan yang lalu sebagai bagian dari kegiatan Indonesia Kaya yang sudah terprogram selama setahun. Musuh Bebuyutan mengisahkan hubungan seorang pemuda dan seorang perempuan yang bertetangga dan berteman baik di kampung. Namun, keduanya berseteru karena berbeda pilihan politik. Permusuhan keduanya merembet dan membuat situasi kampung penuh kasak-kusuk.
Masyarakat menjadi terbelah, ada yang mendukung pemuda dan ada juga yang mendukung perempuan. Situasi di perkampungan itu makin memanas ketika lurah akan habis masa jabatannya dan pemilihan lurah baru akan dilangsungkan. Pentas itu juga menampilkan sindiran dan guyonan terhadap tiga kontestan pemilu.
Baca Juga: Hadiri HUT Ke-265 Surade, Bupati: Jadikan Wisata Sejarah dan Promosi Sukabumi
Sementara itu, melansir dari suara.com, Polri meminta seniman Butet melapor jika memang ada anggotanya yang melakukan intimidasi terkait izin pentas teater berjudul 'Musuh Bebuyutan' di TIM.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan akan memproses laporan tersebut. Dia juga menyarankan kepada semua pihak apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk melapor.
"Apabila ada oknum yang tidak sejalan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai," kata Sandi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
Sandi lantas mengklaim Polri akan bersikap netral atau tak memihak pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun.
"Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, apalagi dalam Pemilu," katanya.
Sumber : tempo.co dan suara.com
