SUKABUMIUPDATE.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE jika terpilih di Pilpres 2024. Anies mengatakan saat ini masyarakat khawatir jika ingin melakukan kritik terhadap pemerintah karena ada UU ITE.
Mengutip tempo.co, ia mengatakan rakyat tak perlu lagi menyebut istilah Wakanda dan Konoha jika ingin mendeskripsikan Indonesia lewat kritiknya karena khawatir terjerat UU ITE.
"Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia. Karena khawatir ada Undang-undang ITE yang memprosesnya," kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Universitas Muhammadiyah, Rabu, 22 November 2023.
Anies tegas menyebutkan pihaknya bakal merevisi UU ITE karena UU tersebut bagian dari peraturan yang membelenggu kebebasan berekpresi rakyat secara umum.
Baca Juga: Pilpres 2024: Anies-Muhaimin Nomor 1, Prabowo-Gibran Nomor 2, Ganjar-Mahfud Nomor 3
Sebelumnya Anies dalam paparan pidato dialog terbukanya menampilkan paparan ihwal kemunduran dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi.
Dalam salindia tersebut terdapat Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan Pers hingga Indeks Persepsi Korupsi mengalami tren penurunan sejak 2015 sampai 2022.
Berdasarkan data yang dipaparkan Anies, Indeks Demokrasi dari 7.03 menjadi 6.71. Sedangkan Indeks Kebebasan Pers dari 59.25 menjadi 54.83. Kemudian Indeks Persepsi Korupsi dari 36 menjadi 34.
"Kita turun dari 2015 ke 2022, Indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi turun," kata Anies.
Anies menyayangkan kondisi tersebut terjadi. Ia lantas menitikberatkan pada pentingnya kritik bagi pemerintahan.
Menurut Anies, kritik bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, juga memaksa pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan melalui kajian yang lebih baik.
"Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka sesungguhnya yang terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," ucapnya.
Tak hanya persoalan kebebasan ekspresi rakyat, ia juga melihat pentingnya mengembalikan prinsip etika politik bernegara.
Hal tersebut disampaikan Anies karena dinamika bernegara yang belakangan ini menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengalami erosi.
"Kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara menjunjung tinggi prinsip etika politik, negara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi," kata dia.
Sumber: Tempo.co
