SUKABUMIUPDATE.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menindaklanjuti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membenahi pendataan pegawai honorer agar sesuai dengan jumlah riil.
Hal itu berkaitan dengan penemuan data oleh BPKP bahwa ada 3,38 juta honorer yang belum terdata, dan masih banyak data tenaga honorer yang tidak valid.
Baca Juga: 9 Cara Mendidik Anak Laki-laki Agar Penurut Pada Orang Tua
Merujuk informasi Media Asatu Milenial, Bamsoet meminta agar kedua lembaga tersebut segera melakukan pemetaan.
"Kemen PAN-RB dan instansi terkait lainnya mengevaluasi hal tersebut, dan memetakan persoalan yang menyebabkan 3.38 juta tenaga honorer belum terdata," kata Bamsoet di Jakarta, dikutip via asatunews.co.id, Senin (18/9/2023).
Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta pemerintah melakukan audit secara menyeluruh sebelum batas waktu penghapusan tenaga honorer.
Baca Juga: 12 Tips Mendidik Anak Perempuan Agar Memiliki Kepribadian Baik
Bamsoet menilai banyaknya data tenaga honorer yang tidak terdata secara resmi, akan mempersulit dan merugikan tenaga honorer. Mereka (tenaga honorer) akan sulit memperjuangkan karirnya sebagai pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
"Pemerintah memperbaiki data tenaga honorer yang masih belum valid, dan meminta pemerintah mencegah adanya pihak yang melakukan permainan data tenaga honorer," tandas Bamsoet.
(ADV)
Sumber: asatunews.co.id
