SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menyoroti langkah pemerintah yang melanjutkan program Food Estate dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Kritik itu disampaikan Slamet setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Salah satu agenda dalam rapat ini adalah penyampaian pandangan umum Fraksi PKS terhadap RUU APBN 2024.
Slamet menilai kebijakan pemerintah yang melanjutkan program Food Estate dengan adanya alokasi anggaran ketahanan pangan pada RAPBN 2024, bahkan menambah lahan Food Estate di Kalimantan Tengah seluas 61 ribu hektare, merupakan keputusan yang tidak tepat.
Baca Juga: IDC dan AMSI Awards 2023: Pemanfaatan Teknologi AI Untuk Pelayanan Publik
Sebab, kata Slamet, proyek yang dikomandoi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini sudah banyak mendapat penentangan dari masyarakat, termasuk akademisi dan aktivis lingkungan.
Bukan tanpa alasan, mereka mengkritik program lumbung pangan tersebut lantaran keberhasilannya dianggap belum nyata terhadap kedaulatan pangan nasional.
"Pemerintah seharusnya fokus mendorong sektor pertanian demi meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan petani, melalui program subsidi pupuk yang proporsional, akses sarana dan prasarana pertanian yang memadai, dan bantuan keuangan yang mudah diakses petani," kata Slamet kepada awak media.
Khusus soal subsidi pupuk, di mana terjadi penambahan anggaran, legislator asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini melihat penambahan itu tidak signifikan. Slamet menyebut kebutuhan subsidi pupuk petani yang hanya Rp 70 triliun bukan angka besar.
Baca Juga: Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Kasus yang Libatkan Peserta Pemilu 2024
"Khusus subsidi pupuk, saya melihat ada penambahan anggaran, tetapi tidak signifikan. Kebutuhan subsidi pupuk hanya Rp 70 triliun. Ini tentu angka yang sangat kecil bagi negara dalam rangka keberpihakannya dan hadir di tengah-tengah petani sekaligus sejalan dengan program pemerintah untuk ketahanan pangan Indonesia," ujar dia.
