SUKABUMIUPDATE.com - Kebijakan Presdien Joko Widodo tentang program Food Estate dikritik oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut kebijakan food estate sebagai proyek kejahatan lingkungan.
Pernyataan itu merujuk pada penyalahgunaan program Jokowi dalam hal pengembangan lumbung pangan.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktiknya dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip suara.com, Selasa (15/8/2023).
Hasto menggambarkan dari praktik program tersebut hanya bagaimana hutan-hutan malah ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik.
Baca Juga: IPW Puji Kepemimpinan Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede
Kritik tersebut disampaikan ketika Hasto diminta pendapat tentang dugaan aliran dana kejahatan lingkungan hidup. Dana senilai Rp1 triliun itu diduga masuk ke partai politik untuk membiayai pemilihan umum.
Apa itu program food estate yang dikritik PDIP.
Melansir dari suara.com, kebijakan food estate atau yang lebih dikenal dengan proyek lumbung pangan adalah kebijakan pemerintah yang memiliki konsep berupa pengembangan pangan yang terintegrasi. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Kebijakan food estate juga masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020 hingga 2024. Komoditas yang dikembangkan dalam kebijakan tersebut yakni cabai, padi, singkong, kentang, jagung, dan kacang tanah.
Proyek lumbung pangan itu tersebar di berbagai daerah. Beberapa diantaranya yakni Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Papua.
Setiap daerah mengembangkan pangan yang berbeda-beda. Contohnya, Sumba Tengah, NTT yang mengembangkan padi dan jagung.
Baca Juga: Forkopimda dan Ribuan Warga Sukabumi Pawai Obor Sambut Hari Kemerdekaan RI Ke-78
Sementara itu, pengembangan pangan di Gresik, Jawa Timur difokuskan dengan pengembangan mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang hijau, jeruk nipis, dan kacang tanah. Selain itu, ada pula integrated farming jagung dengan domba dan sapi.
Proyek tersebut dilaksanakan oleh berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR.
Ketika proyek tersebut dikampanyekan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek di Kalimantan Tengah. Sebab, menurut Jokowi, sektor pertahanan tak hanya mengurus alat utama sistem persenjataan saja.
Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah sudah terlaksana sejak tahun 2020 di area lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar. Pengembangan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektar.
Baca Juga: Oppenheimer di Balik Kemerdekaan Indonesia
"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).
Namun, proyek ini sempat mengalami kegagalan. Perkebunan singkong seluas 600 hektar justru mangkrak dan 17.000 hektar sawah tidak panen. Persoalan baru seperti bencana banjir dan paksaan dilakukan kepada masyarakat Dayak agar menanam.
Salah seorang warga bernama Rangkap kesal terkait hutan di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang menjadi gundul. Sebelum menjadi kebun, hutan itu adalah sumber kayu untuk membangun rumah, berburu kancil dan babi, serta ramuan tradisional. Kini semuanya hilang.
Sumber : suara.com
