SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet menyatakan menolak importasi beras. Pernyataan ini dilontarkan Slamet dalam rapat paripurna DPR di Jakarta pada Selasa (21/3/2023).
Menurut Slamet, gejolak harga beras masih terus berlanjut di mana harga beras medium per tanggal 20 Maret menyentuh angka 11.900/kilogram atau telah melewati harga beras tertinggi tahun 2022 yaitu 11.340/kilogram.
Di tengah situasi seperti ini, lanjut Slamet, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sengkarut perberasan nasional sangat reaktif, instan, dan tidak terukur, mulai kebijakan impor 500.000 ton beras pada November hingga Februari 2023 padahal stok beras nasional saat ini mencapai 1,7 juta ton.
Kemudian pada Februari 2023 saat petani sedang menanti panen raya, pemerintah malah menetapkan harga batas bawah GKP (gabah kering panen) tingkat petani hanya Rp 4.200 per kilogram dan harga batas 4.550 per kilogram yang tidak mempertimbangkan kenaikan harga BBM hingga harga pupuk non subsidi yang naik 2-3 kali lipat.
Baca Juga: Drh Slamet Kritik Keras Rencana Pemerintah akan Impor Beras 500 Ribu Ton
Selain itu, penetapannya juga tidak melibatkan unsur petani dalam pengambilan keputusannya.
"Belum sampai sebulan penetapannya, keputusan Badan Pangan Nasional terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tersebut kemudian dicabut setelah menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat," terangnya.
Di satu sisi, Slamet mengapresiasi karena pemerintah masih mau mendengar jeritan para petani, namun sejatinya hal ini menunjukkan tidak matangnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan arah sebuah kebijakan.
"Belum selesai terkait persoalan di atas, beberapa hari lalu kita semua dikejutkan lagi dengan statemen Kemendag yang mengatakan pemerintah melalui rapat koordinasi telah memutuskan dapat sewaktu-waktu mengimpor beras 500 ribu ton lagi untuk CBP dan stabilisasi harga beras yang kian meroket," imbuhnya.
Baca Juga: Drh Slamet Minta Pemerintah Libatkan Petani dalam Menentukan HET Gabah
Padahal, kata Slamet, bulan-bulan ini adalah musim panen raya. "Sampai kapan petani kita mau dikorbankan dengan kebijakan yang sangat merugikan seperti ini atau jangan-jangan memang kondisi ini disengaja karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sesaat dari situasi ini?" tegasnya.
Berdasarkan pengamatannya, terdapat persoalan serius dalam tata kelola beras yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah:
1. Ketidakmampuan Pemerintah Mengendalikan Harga
Pemerintah sangat kesulitan mengendalikan harga karena tidak menguasai stok. Pihak swasta besar dengan segala kemampuannya membeli gabah petani dengan harga HPP lalu memberikan bonus kepada suplier tujuannya agar stok gabah tetap masuk ke mereka. Akibatnya market share pemerintah menjadi sangat kecil yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar pemerintah dalam pengaturan harga.
2. Kegagalan Pemerintah Menyerap Gabah Petani
Pemerintah wajib melakukan penyerapan gabah petani semaksimal mungkin di musim panen raya ini agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman hingga akhir tahun.
3. Stok Melimpah
Fraksi PKS menolak dengan tegas importasi beras dengan alasan pemenuhan CBP dan stabilisasi harga beras karena stok dalam negeri masih sangat cukup untuk pemenuhan tersebut.
4. Mafia Beras
Kami meminta pemerintah untuk mengusut, menangkap pelaku mafia beras yang menjadi dalang di balik carut-marutnya tata kelola beras nasional.
Sumber: Siaran Pers
(Advertorial)
