SUKABUMIUPDATE.com - Indonesia akan memiliki sebuah aturan yang mengatur kewajiban platform digital bekerja sama dengan media massa di Indonesia dalam penyaluran berita. Saat ini regulasi Publisher Rights dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu masih dalam rancangan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong mengungkapkan pemerintah akan mempercepat perancangan Perpres Publisher Rights.

Google kemudian merespon hal tersebut dan mengatakan jika regulasi yang mengekang atau berat sebelah, dapat menghambat perusahaan terutama untuk perusahaan seperti Google menjalankan layanannya secara efektif.

“Regulasi yang terlalu mengekang atau berat sebelah dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menjalankan layanan secara efektif bagi semua pengguna.” tulis Google dalam blog resmi Google di Indonesia, Selasa, (21/2/2023).

Baca Juga: Publisher Rights, Regulasi yang Mewajibkan Platform Digital Kerja Sama dengan Media

Google Indonesia juga membagikan beberapa prinsip utama mereka dalam membuat kerangka regulasi yang efektif di Indonesia.

Berikut beberapa prinsip utama Google dalam membuat kerangka regulasi yang efektif di Indonesia dikutip dari laman indonesia.googleblog.com.

1. Memahami cara Google bekerja dengan penerbit berita Indonesia.

Kami memberikan dukungan dan pendanaan yang signifikan kepada organisasi berita, termasuk dengan mengarahkan banyak traffic ke situs penerbit berita 24 miliar kali tiap bulannya di seluruh dunia tanpa biaya. Traffic ini memberi penerbit berita peluang untuk menghasilkan pendapatan dari iklan dan langganan pengguna.

Ada beredar sejumlah pernyataan yang tidak benar tentang cara Google memanfaatkan berita. Supaya jelas, kami tidak menjalankan iklan di Google Berita atau tab hasil berita di Google Search. Kami tidak menghasilkan uang dari klik pengguna pada artikel berita di hasil penelusuran dan tidak pula menjual konten publikasi berita. Pengguna membuka Google untuk mencari banyak hal, dan berita hanyalah sebagian kecil dari jenis konten yang kami sajikan.

Baca Juga: Kominfo Temui Google dan Meta, Bahas Kerja Sama Platform Digital dan Media Massa

2. Mengutamakan kepentingan pengguna di Indonesia

Kami khawatir bahwa beberapa usulan yang didiskusikan baru-baru ini dapat memberikan dampak negatif yang signifikan kepada pengguna di Indonesia. Fokus Google adalah memberi pengguna hasil yang paling relevan untuk kueri mereka, termasuk dalam hal berita, sambil terus melindungi privasi pengguna. Regulasi apapun harus memastikan bahwa:

• Data pengguna terlindungi: Regulasi harus melindungi privasi pengguna dan tidak menyerahkan distribusi data pribadi pengguna kepada pihak ketiga sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.
• Persaingan peringkat tetap adil: Jika diberi lebih banyak informasi tentang cara kerja algoritma kami, perusahaan berita akan memiliki keunggulan yang tidak adil bagi pemilik situs lainnya sehingga dapat mempersulit orang untuk menemukan hasil terbaik untuk kueri mereka. Hal ini juga membuka kesempatan bagi pihak tertentu untuk mencoba memanipulasi atau mengakali sistem kami: membagikan informasi tersebut dapat memunculkan risiko tindakan yang tidak bertanggung jawab, serangan cyber, kebocoran data pribadi pengguna, dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.
• Proses moderasi konten mematuhi regulasi yang ada: Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang kuat, yang digunakan pemerintah untuk memoderasi konten. Selain tidak perlu, regulasi yang lebih mengkang malah akan membebani industri dan platform berita.

Baca Juga: Seleksi Penerimaan CPNS 2023 Lulusan S1, Lengkapi Dokumen Persyaratannya

3. Memberikan kepastian

Walau kami mengerti bahwa masih ada banyak hal yang tengah didiskusikan, kami ingin menekankan pentingnya regulasi yang memungkinkan semua bisnis yang terdampak untuk berjalan dengan kepastian operasional, legal, maupun komersial. Elemen-elemen kunci dalam regulasi harus didefinisikan dengan jelas sebagai hukum dan tidak diserahkan pada penafsiran otoritas penegaknya. Ini harus dinyatakan secara jelas selama proses konsultasi dan legislatif.

4. Pengawasan independen

Jika Pemerintah ingin membuat regulasi, kami sangat mendorong dibentuknya sebuah badan independen, yang terpisah dari penerbit berita dan platform digital untuk memastikan integritasnya. Dengan begitu, debat yang sehat akan mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang institusi yang bertujuan melindungi jurnalis dan mendukung kelangsungan hidup berita domestik, serta realitas digital pengguna di Indonesia dan sifat teknologi yang global. Kami akan dengan senang hati terlibat dalam mencari solusi konstruktif yang dapat digunakan berdasarkan pengalaman kami bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia.

Kami juga ingin memastikan bahwa setiap usulan proses resolusi sengketa cukup layak, cermat, dan adil untuk kedua belah pihak. Sangatlah penting untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas pada tahap ini agar Google dan penyedia layanan digital lain yang berpotensi terdampak dapat memberikan masukan yang menyeluruh dan matang tentang kemungkinan dampaknya pada produk dan pengguna kami. Sekali lagi, kami bersedia untuk dilibatkan di sini.

Baca Juga: 7 Cara Mencegah Rambut Rontok: Yuk, Jaga Kesehatan Kulit Kepala!

5. Regulasi harus berlaku secara adil dan memungkinkan pengecualian untuk Platform Digital

Dalam menentukan Layanan Platform Digital mana saja yang akan dikenai regulasi apapun nantinya, industri harus mendapatkan kepastian dan kejelasan tentang dasar keputusan itu. Kami percaya kriteria objektif, seperti "signifikansi" atau ambang batas traffic, harus dijelaskan dalam hukum dan berlaku sama untuk baik penyedia layanan domestik maupun internasional.

Kami sangat mendorong dibuatnya proses pengecualian yang jelas sehingga otoritas penegak independen dapat menilai kontribusi dari suatu platform digital dan memutuskan mengecualikannya dari ketentuan atau regulasi yang berlaku. Apabila kontribusi tidak diapresiasi, platform digital mungkin menjadi kurang termotivasi untuk secara proaktif bekerja sama dengan penerbit berita dan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai inisiatif dan investasi yang telah berjalan di Indonesia.

6. Mendukung konten berita orisinil di Indonesia

Agar regulasi dapat dijalankan, diperlukan standar dan kriteria kelayakan yang jelas dan masuk akal mengenai proses verifikasi dan penyertaan penerbit berita Indonesia dalam regulasi tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa yang disertakan hanyalah penerbit dengan fokus utama pada konten berita orisinil.