SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet berharap berdirinya Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah untuk mengatur semua pihak yang bermain dalam bisnis dan distribusi pangan yang berdampak pada mundurnya pertanian Indonesia dan semakin meningkatnya volume impor pangan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (31/1/2023), Kepala Bapanas menyampaikan Roadmap Bapanas 2022-2024.
"Kehadiran Bapanas seharusnya menjadi antitesis mafia pangan, paling tidak mengimbangi atau mengurangi, namun setelah membaca roadmap kok seperti tidak nyambung," ujar Slamet di Jakarta, Selasa kemarin.
Slamet menilai program-program dari roadmap Bapanas tidak mencerminkan misi besar sebagai antitesis mafia pangan. Bapanas hanya seperti pemadam kebakaran ketika terjadi inflasi.
Baca Juga: Drh Slamet Desak Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan Hasil Temuan PPATK
“Roadmap tidak menjelaskan bagaimana menghadirkan kedaulatan dan kemandirian pangan dan mengangkat kesejahteraan petani. Ratusan miliar anggaran program tapi tidak mencerminkan ke arah misi tersebut. Hanya satu program yang mengarah yaitu Penyusunan Blue print dan Penguatan Kerja sama lintas K/L” tapi itu pun tidak muncul dalam penjelasan kepala Bapanas," katanya.
“Sepertinya antara harapan kami Komisi IV terhadap peran Bapanas dengan apa yang dipikirkan kepala Bapanas sendiri ada perbedaan yang sangat jauh,” imbuh dia.
Kemudian, kata Slamet, masalah yang terjadi saat ini soal produksi pangan, bukan di petani yang tidak mau menanam tapi masalahnya tidak ada jaminan jika mereka menanam produknya akan laku dan menguntungkan untuk masa depan mereka.
"Saat momentum bertemu dengan konstituen petani dan saya bertanya siapa yang mewariskan pekerjaan bapak kepada anaknya? tidak ada yang angkat tangan pak, inilah keprihatinan dan ancaman untuk masa depan Indonesia," katanya.
Sementara untuk BUMN Pangan, Slamet menilai tidak ada kejelasan. "Untuk ID Food benar gak sih program itu riil? Di mana titiknya? Jangan-jangan ID Food hanya broker untuk jual kuota GPS ke pihak lain. Harus dibuktikan bahwa Bapanas, Bulog, dan ID Food bukan menjadi bagian dari mafia pangan tapi menjadi antitesis dari mafia pangan," ujar Slamet.
Sumber: Siaran Pers
(Advertorial)
