SUKABUMIUPDATE.com - Data pribadi milik 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan dalam sebuah forum online secara ilegal. Kementerian Kominfo mengakui hanya 100 ribu data yang benar bocor dan diduga dari BPJS Kesehatan.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkap penilaiannya atas sistem keamanan data umumnya di Indonesia itu pada Jumat 21 Mei 2021. “Kalau di bidang enterprise dan swasta seperti beberapa unicorn dan beberapa bank papan atas, pengelolaan data dan pengamanannya bisa dikatakan cukup baik,” ujar dia.
Sementara, untuk organisasi yang bergerak di bidang IT dan telekomunikasi secara umum juga dinilainya cukup baik. Walaupun, kata Alfons, sebenarnya bukan jaminan tidak diserang karena di Amerika Serikat banyak juga yang menjadi korban. “Ini cerita lain extortionware,” katanya merujuk jenis kejahatan siber yang mengancam individu atau organisasi dengan membocorkan sebagian dari data pribadinya.
Namun, Alfons melanjutkan, untuk institusi pemerintahan di Indonesia kelihatannya masih cukup tertinggal. “Banyak yang harus dilatih dan dibenahi supaya bisa mengelola data dengan baik dan bertanggung jawab,” tutur dia menambahkan.
General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky Yeo Siang Tiong menjelaskan, pada dasarnya, keamanan siber menjadi isu prioritas bagi seluruh negara di dunia. Terlebih sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya, hingga pemerintahan.
“Sejalan dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, potensi risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi juga semakin tinggi dan kompleks,” ujar dia, Jumat.
Di Indonesia, menurut Yeo Siang Tiong, penerapan undang-undang dan kebijakan perlindungan data pribadi dinilainya langkah tepat menuju penanganan dan keamanan data yang lebih baik di tengah booming ekonomi digital dan Industri 4.0. Tindakan itu, disebutnya, sangat penting untuk membangun dunia maya yang lebih aman di negara mana pun, tidak hanya di Indonesia.
Selain itu, kata Yeo Siang Tiong, penting juga untuk dicatat bahwa regulasi pada dasarnya hanyalah salah satu bagian dari lingkungan keamanan siber yang holistik. “Karena menjaga keamanan dunia online adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, konsumen, dan pengguna online, serta perusahaan swasta dan publik dalam segala bentuk dan ukuran,” kata dia.
Yeo Siang Tiong juga menerangkan bahwa kolaborasi terbuka berbagai organisasi untuk dapat memastikan transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem yang dibangun. Karena, mencegah pelanggaran data pribadi dan peretas atau hacker masuk ke sistem institusi tidak diragukan lagi semakin menjadi tantangan yang besar.
SUMBER: TEMPO.CO
