SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai) Pedagang Kaki Lima dan warung atau PKLW sebagai kompensasi dari kenaikan harga minyak goreng. DKUKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) belum mengetahui jumlah penerima bantuan ini untuk wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dan masih berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan instansi. 

Hal ini ditegaskan Kepala DKUKM Kabupaten Yulipri saat berbincang dengan sukabumiupdate.com, Rabu kemarin 6 April 2022. "Sejauh ini kita belum tahu brapa banyak PKL di Kabupaten Sukabumi yang akan mendapatkan bantuan BLT Minyak Goreng," ucapnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang mengursi UKM seperti PKL selalu terhubungan dengan kementerian, termasuk urusan data. "Semua data PKL di daerah ada di pemerintah pusat melalui kementerian, lembaga penyalur bantuan, dan instansi lainnya," sambung Yulipri.

Terbaru lanjut Yulipri, Ia mendapatkan informasi bahwa BLT Minyak Goreng, bagi pedagang kaki lima dan warung (PKLW) yang berjualan makanan gorengan akan disalurkan melalui TNI - POLRI. "Baru saya baca beritanya, kami juga belum memastikan. Berita terbaru itu kemensos menyebut BLT minyak goreng akan menggunakan data dan disalurkan oleh TNI - Polri."

Menurut Yulipri, dua lembaga tersebut (TNI-POLRI) punya bidang ekonomi yang kompeten untuk menyalurkan bantuan. "Intinya kami siap membantu mensukseskan program bantuan tersebut."

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan akan memberikan bantuan untuk 20,5 juta keluarga miskin, dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima dan warung (PKLW), sebagai BLT minyak goreng. 

"Bantuan yang diberikan sebesar Rp 100 ribu setiap bulan-nya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu pada April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu," kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat, 1 April 2022 mengutip dari berita tempo.co.

Presiden Jokowi menyebut ini dilakukan karena harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. "Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ungkap Presiden.

BLT minyak goreng diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sebelumnya. "Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT dan Program Keluarga Harapan, PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," tambah Presiden.

Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan. "Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta TNI dan Polri berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan baik lancar," ungkap Presiden.