SUKABUMIUPDATE.com - Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo akan dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026. Kementerian Sosial selaku pengelola akan mendirikan sekolah jenjang SMA terlebih dahulu, baru diikuti pendirian berjenjang SMP dan SD.
Mengutip tempo.co, sesuai target pemerintah, Sekolah Rakyat akan dibangun 100 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini sudah ada sembilan pemda di Jawa Barat yang melakukan tindak lanjut dan mengajukan lokasi, salah satunya Kabupaten Sukabumi.
Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah sekarang merupakan sekolah gratis sosial yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam golongan 10 persen masyarakat dengan tingkat kemiskinan terendah. Program ini bertujuan membantu memperbaiki perekonomian masyarakat miskin ekstrem.
Baca Juga: Sukabumi Punya! Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025, Simak Model Pendidikan dan Perekrutan Gurunya
Sekolah Rakyat menyediakan sistem pendidikan berkualitas dengan biaya keseluruhan yang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia. Meski tidak memungut biaya sepeserpun, pemerintah kabarnya akan menyediakan pelayanan pendidikan berkualitas bagi para siswa, salah satunya denga menerapkan sistem sekolah asrama atau boarding school. Sekolah ini juga akan membiayai seluruh kebutuhan muridnya, mulai seragam, makan, asrama, dan peralatan sekolah.
Dengan fasilitas yang cukup dan pengadaan sekolah yang tidak sedikit, lantas dari mana pemerintah menganggarkan dana Sekolah Rakyat?
Anggaran Sekolah Rakyat
Dilansir dari laman resmi Fraksi PKB, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebutkan anggaran Sekolah Rakyat di setiap lokasi pendiriannya yang disiapkan pemerintah ialah sebesar Rp 100 miliar.
"Gus Muhaimin sudah menyampaikan anggaran Sekolah Rakyat. Itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada semua warganya," terang Lalu Ari, Selasa, 11 Maret 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf pernah menyatakan bahwa pendanaan Sekolah Rakyat yang kini sedang berjalan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Selain bersumber dari APBN, Presiden Prabowo juga membuka kesempatan bagi pihak swasta yang ingin ikut berkontribusi dalam program Sekolah Rakyat melalui dana CSR.
“Iya, itu sebagai dukungan selanjutnya, pertama memang dukungan dari dana APBN. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi,” kata Saifullah di salah satu lokasi Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Maret 2025.
Saifullah belum memberikan keterangan pasti terkait jumlah anggaran untuk sekolah rakyat. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan dalam menentukan nominal anggaran yang dibutuhkan. Perhitungan anggaran akan diakumulasikan sesuai dengan biaya operasional per orang. Pihaknya juga meyakini bahwa perhitungan tersebut akan berbeda untuk setiap wilayah, karena jumlah indeks daerah yang berbeda-beda.
Saat ini pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Lokasi yang segera akan melaksanakan program ini dalam waktu dekat di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Adapun yang akan beroperasi pada tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang ada 45 sekolah.
Pemerintah saat ini telah membuat ancang-ancang untuk menjalankan program tersebut dengan membuka pelamaran tenaga pengajar dan pendaftaran murid serentak pada 1 April 2025. Proses perekrutan murid akan diutamakan bagi anak-anak dari kelas kemiskinan terendah desil 1. Namun, jika masih ada kuota tersedia, barulah anak dari desil 2 yang meliputi masyarakat golongan kemiskinan 11-20 persen terendah boleh ikut mendaftar.
Sumber: Tempo.co
