SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kepala daerah bisa memberikan dukungan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.
“Jadi mohon kerja samanya ibu-bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” kata Dadan pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis, 27 Februari 2025, dikutip dari keterangan resmi Kemendagri.
Dia mengatakan program itu berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif di tahun 2045. Generasi anak-anak saat ini, kata Dadan, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. "Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting," kata dia.
Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.
Baca Juga: Aksi Indonesia Gelap di Sukabumi, Mahasiswa Kritisi Efisiensi Anggaran hingga MBG
Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan MBG merupakan program pemerintah pusat. Adapun anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani hingga pengusaha lokal. Dadan berharap, program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.
Dadan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dia berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.
Program MBG dimulai sejak awal Januari lalu. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.
Prabowo juga meminta kepada kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus membantu infrastruktur program MBG. Bantuan itu seperti menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya.
Permintaan Prabowo itu disampaikan oleh Dadan Hindayana seusai menghadiri kegiatan silaturahmi ketua umum partai KIM Plus dan para kepala daerah terpilih asal koalisi itu di Hambalang, Jawa Barat, pada 14 Februari 2025. "Pemerintah daerah disarankan menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan.
Prabowo, kata Dadan, meminta kepala daerah terpilih tidak ikut dalam menyiapkan makan gratis ini. Namun, kata dia, Presiden Prabowo hanya meminta agar mereka menyiapkan fasilitas pendukung. "Disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur," kata dia.
Selain itu, Dadan mengatakan MBG pun mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu untuk anggaran pembelian lahan. Untuk menyiasatinya, BGN akan melakukan skema pinjam pakai.
BGN mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Pemangkasan anggaran juga terjadi di semua kementerian, lembaga, dan daerah. Presiden Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dadan mengatakan lenbaganya menyiasati pemangkasan anggaran tersebut dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintah. Kebutuhan lahan itu, kata dia, digunakan untuk membangun SPPG program MBG. “Lahan yang akan dibangun bangunan SPPG dari APBN dapat diatasi melalui pinjam pakai,” ujarnya.
Menurut Dadan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian.
Sumber: Tempo.co
