SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bansos sebesar Rp 500 Triliun hanya separuh yang benar-benar diterima dan tepat sasaran.

Luhut menyoroti berbagai kendala dalam penyaluran bansos, termasuk data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta individu tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pernyataan Luhut soal anggaran bansos ini mengejutkan bagi seorang Rocky. Terlebih, Luhut adalah orang kepercayaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 

“Ini cukup mengejutkan, bahkan sangat mengejutkan karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” sebut Rocky, dikutip dari kanal youtubenya, seperti dilihat sukabumiupdate.com, Selasa (/2/25). “Orang yang tahu semua soal tentang 10 tahun Presiden Jokowi,” tambahnya.

Menurut Rocky, hal ini menjadi tanda tanya besar. Pihaknya sontak menanyakan kemana perginya separuh anggaran bansos senilai Rp 250 Triliun ini, apakah tersalur ataukah terkorupsi.

Baca Juga: IRT di Cibadak Ini Lepaskan Status Penerima Bansos, Dinsos Sukabumi Berikan Apresiasi

“Jadi kalau bansos nilainya Rp 500 Triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, maka orang bertanya itu yang Rp 500 itu dari separuhnya Rp 250 Triliun tersalur atau terkorupsi?,” ujar Rocky.

“Atau tidak tersalur? Kan itu pertanyaan akuntansinya,” tambahnya.

Separuh anggaran bansos senilai Rp 250 Triliun ini jika memang tidak tersalur, menurut Rocky negara sudah menyelewengkan hak orang-orang miskin.

“Kalau ada Rp 250 Triliun tidak tersalur itu artinya ada hak orang miskin yang tidak dirawat oleh negara,” ucapnya. “Siap-siap tercecer di dalam soal bansos,” tandasnya.

Sumber : suara.com