SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil adalah Rp 10 ribu. Kepala negara meyakini alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Mengutip tempo.co, Prabowo menyampaikan hal itu setelah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi dalam rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 29 November 2024. Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan makan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
“Kita ingin Rp 15.000. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” kata dia.
Mantan Menteri Pertahanan ini mencontohkan keluarga yang memiliki tiga hingga empat anak bisa mendapat Rp 2,7 juta per bulan dari kebijakan ini. “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan dan bantuan-bantuan lainnya, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat,” kata Prabowo.
Baca Juga: Sekda Apresiasi Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis oleh TNI di Kabandungan Sukabumi
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran program makan bergizi gratis sudah ditentukan Rp 15 ribu per anak. Dadan mengatakan hal itu sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2025. Akan tetapi, anggaran tersebut bakal disesuaikan di setiap daerah.
"Hitungan APBN itu adalah Rp 15 ribu per anak, tetapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan daerah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027. Pemerintah akan memulai pilot project dari Sabang sampai Merauke pada Desember 2024. Januari 2025 pemerintah melakukan program secara masif mulai dari 923 titik.
Dadan menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada 2027. "Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," katanya.
Sumber: Tempo.co
