SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintahan era Prabowo dan Gibran membutuhkan anggaran besar untuk mengakomodir program unggulan makan bergizi gratis. Hitung-hitungan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mencatat bahwa diperlukan investasi besar-besaran saat program tersebut efektif berjalan di awal tahun depan, setidaknya menghabiskan Rp1,2 triliun per hari.
Dihitung-hitung total investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 400 triliun. “Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit,” ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024, dilansir dari tempo.co.
Dari dana tersebut 75 persennya atau Rp 800 miliar digunakan untuk intervensi melalui pembelian produk-produk pertanian atau bahan baku. Nantinya makan bergizi gratis akan disalurkan ke 82,9 juta orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Studium Generale UMMI Sukabumi: Membangun Generasi Unggul dan Religius
Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fokus penting pemerintahan selanjutnya. “Oleh sebab itu, Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap SDM Indonesia. Dan investasi yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis,” ujarnya.
Dadan mengatakan berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan, satu unit pelayanan akan mengakomodasi sekitar 3 ribu anak tiap hari. Untuk tiap unit per hari dibutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram daging ayam, atau 3 ribu butir telur, dan 350 kilogram sayur, ditambah susu sebanyak 600 liter. Kalau nanti program ini sudah berjalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
Program unggulan akan mulai efektif dilaksanakan pada Januari 2024. Dadan memaparkan pada November masih akan dilakukan uji coba lagi. Selama ini percobaan sudah dilakukan hampir sembilan bulan. Ia berharap makan bergizi dapat memberi dorongan ekonomi yang besar, bagi pengusaha dan UMKM lokal.
Sumber: tempo.co
