SUKABUMIUPDATE.com - Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menunjuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai pilot project keuangan inklusif. Sosialisasi keuangan inklusif pun dilakukan di hadapan ratusan tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat di Aula Kampus UMMI pada Jumat (20/9/2024).
Ferry Irawan selaku Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian mengatakan sosialisasi itu dilakukan dalam upaya mengatasi pola pengelolaan keuangan di masyarakat. Menurutnya, saat ini lebih dari 12 juta masyarakat Indonesia mengakses keuangan ilegal atau dapat disebut rentenir. “Ini kan kasihan karena bunganya itu satu bulan 20 persen. Kalau dikalikan satu tahun udah lebih dari 250 persen,” ujar Ferry.
Ferry yang juga menjabat Ketua Sekretariat DNKI menambahkan bahwa program yang dicanangkannya itu diharapkan dapat menekan jumlah masyarakat yang mengakses keuangan ilegal. “Kalau melalui program-program kita, dari mulai cluster paling bawah tadi Baznas micro finance bunganya nol persen. Memang masyarakat diajarkan produktif untuk mengembalikan, tapi tanpa bunga,” kata dia.
Program itu dianggap dapat membantu para UMKM untuk meningkatkan potensi usahanya menjadi lebih baik hingga ke taraf komersial. “Bagaimana kita mengatasi usaha mikro kecil, masyarakat itu bisa terhindar dari rentenir atau bank emok. Makaya kita sampaikan ada pembiayaan, penjaminan dari cluster paling bawah atau penghasilan paling rendah atau mustahik udah naik kelas menjadi usaha mikro, kemudian usahanya bisa naik kelas menjadi agen-agen khususnya. Jadi bisa membantu masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Luncurkan Beasiswa Bupati Sukabumi, UMMI Buktikan Peran Aktifnya Membangun Desa
Baca Juga: UMMI Siap Cetak Generasi Unggul di Desa Lewat Beasiswa Bupati Sukabumi
Ferry menegaskan dalam proses implementasi program tersebut, UMMI akan didukung oleh ADB (Asian Development Bank) selama tiga bulan ke depan. “Kita akan implementasikan dengan dukungan ADB selama tiga bulan dan kita sudah siapkan aplikasinya. Nanti kalau sudah terealisasi di aplikasi tersebut, kita akan mengundang 514 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia untuk hadir di UMMI,” tuturnya.
“Nanti kita demokan pelaksanaan realisasinya, sehingga kabupaten dan kota lain bisa mengambil praktik dari yang sudah kita laksanakan dengan pendampingan ADB dan UMMI." imbuhnya.
Terpisah, Rektor UMMI Dr. Reny Sukmawani mengatakan program tersebut akan sangat bermanfaat bagi warga, terlebih pasca-pandemi Covid-19. “Saya kira memang itu yang dibutuhkan oleh kita saat ini, terutama pasca-Covid, masih terasa dampaknya,” ujarnya.
Atas dasar hal itu, Dr. Reny memastikan program tersebut akan berlanjut hingga dampak manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. “Tidak akan berhenti di sini untuk dilanjutkan, diimplementasikan. Nanti dampaknya akan benar-benar terasa dan harus ada indikator yang jelas dari hasil ini. Mudah-mudahan tiga bulan ke depan kita siap untuk tindak lanjut lagi,” kata dia.
"Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih khususnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini Sekretariat Dewan Nasional Keuangan inklusif bersama mitra BPKH, Bank Mandiri, Pegadaian Syariah, Jamkrindo, Jamkrindo Syariah, Askrindo, Askrindo Syariah dan Telkomsat atas penyelenggaraan Sosialisasi Keuangan Inklusif Goes to Campus di UMMI," ucap Dr. Reny.
