SUKABUMIUPDATE.com - Hingga 30 Juni 2024, realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi tembus di angka Rp4,69 triliun. Demikian rilis resmi yang disampaikan oleh Abdul Lutfi, Kepala KPPN Sukabumi pada Jumat (5/7/2024).

"Secara agregat realisasi belanja negara sampai semester I 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen jika dibandingkan dengan belanja tahun lalu pada periode yang sama," ungkapnya.

Dikatakan Abdul Lutfi bahwa kontribusi peningkatan belanja pemerintah pusat adalah sebesar 5,51 persen sedangkan belanja transfer ke daerah meningkat sebesar 4,65 persen.

"Pada belanja pemerintah pusat kenaikan terbesar terjadi di belanja barang yang mengalami peningkatan sebesar 11,84 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebaliknya pada belanja pegawai terjadi kontraksi sebesar 0,02 persen," tambah Abdul Lutfi.

Baca Juga: Awal Triwulan II 2024, Realisasi Belanja di KPPN Sukabumi Capai Rp6,4 Triliun

Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa realiasi belanja terbesar ada pada penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai angka Rp3,64 triliun. Dana TKD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,08 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp145,06 miliar, DAK Fisik sebesar Rp20,60 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp875,46 miliar, Dana Desa sebesar Rp511,76 miliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp10,85 miliar.

Terkait realisasi belanja pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,05 triliun yang berasal dari realisasi belanja pegawai yang mencapai 447,30 miliar atau 52,61 persen dari alokasi dana belanja pegawai yang mencapai Rp850,27 miliar. Realisasi selanjutnya berasal dari belanja barang yang mencapai Rp579,06 miliar, belanja modal sebesar Rp19,12 miliar, dan belanja bantuan sosial yang mencapai Rp0,76 miliar.

"Pada bulan Juni 2024 kami telah selesai menyalurkan gaji ke-13 PNS Pusat sebesar Rp40,19 miliar untuk 7.088 penerima pembayaran secara lancar dan tanpa kendala," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Lutfi kembali menyampaikan kepada seluruh satker untuk mengakselerasi belanja, utamanya belanja modal yang realisasinya baru mencapai 19,12 persen, terendah dibanding jenis belanja lainnya.

Walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran yang lalu, realisasi belanja modal masih dibawah dari target nasional semester I 2024 sebesar 40 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian satker yang mengelola belanja modal agar dapat merencanakan penarikan dana dengan matang dan melakukan eksekusi kegiatan pengadaan barang/jasa secara lebih cermat.

"Sebenarnya akselerasi belanja modal dapat diupayakan oleh satker melalui tahapan pengadaan barang/jasa yang dimulai sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga kontrak atas pekerjaan belanja modal dapat ditandatangani di awal tahun anggaran dan diharapkan untuk kedepan pelaksanaan belanja modal dapat lebih baik lagi realisasinya," ungkapnya.

“Kami terus mendorong satuan-satuan kerja dan pemda untuk terus berupaya maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Langkah-langkah strategis perlu dibuat agar memacu kinerja keuangan pada masing-masing satuan kerja dan pemda,” kata dia. (ADV)

Sumber: Siaran Pers