SUKABUMIUPDATE.com - Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemda provinsi Jawa Barat menjadi salah satu fokus dari Komisi III DPRD Jabar. Keduanya berdampak sangat signifikan pada program kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk mensejahterakan warganya.

Hal ini diungkap sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Hasim Adnan usai melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta, pada 20 dan 21 Juni 2024. Pimpinan dan anggota Komisi III melakukan studi banding ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset pemda D.I Yogyakarta dan ke PT. Taru Martani, salah satu BUMD milik pemda D.I Yogyakarta.

“Keduanya harus sama-sama sehat. Pengelolaan keuangan daerah maupun BUMD. Kita banyak belajar dari bagaimana Pemerintah D. I Yogyakarta punya komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui program kerja pemda, dengan dukungan kinerja pengelolaan keuangan yang sehat dan BUMD yang tidak sakit,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini kepada sukabumiupdate.com, lewat sambungan telepon.

Baca Juga: Solusi Qurban! Tahara Idul Adha: Produk Tabungan Hari Raya Terbaru Perumda BPR Sukabumi

BUMD lanjut Hasim adalah badan usaha yang sepantasnya, minimal tidak membebani keuangan daerah, bahkan diwajibkan memberikan kontribusi besar kepada keuangan daerah melalui unit-unit usahanya. Diketahui pemda Jawa Barat punya lebih dari 40 BUMD yang tersebar, dan ini harus dirawat dengan baik, sehingga memberikan sumbangsi penuh bagi kesejahteran warga di tatar pasundan.

“BUMD sehat akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang baik. Simpelnya BUMD itu harus berkontribusi pada daerah bukan malah membebani keuangan daerah. Dari sini kita harus ketat, Komisi III konsen untuk mendorong perbaikan terus menerus untuk pengelolaan keuangan daerah dan kinerja BUMD,” beber Hasim. (Adv)