SUKABUMIUPDATE.com - Mengawali triwulan II 2024, belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi berhasil mencapai Rp6,4 triliun. Namun demikian, realisasi ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama, tahun yang lalu yaitu sebesar 1,06 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi dalam press release APBN di KPPN Sukabumi pada Senin (29/04/2024).

“Terjadi penurunan realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi, yaitu sebesar 1,06 persen dibanding tahun 2023,” ujar Abdul Lutfi.

Ia menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena terdapat beberapa jenis belanja mengalami penurunan dibanding tahun lalu, yaitu belanja pegawai sebesar 0,52 persen, belanja modal 5,91 persen, dan belanja transfer sebesar 4,06 persen.

“Hingga akhir April 2024, hanya belanja sosial dan belanja barang yang mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 24,67,” jelasnya.

Abdul Lutfi menjelaskan bahwa untuk mempercepat realisasi belanja khususnya terkait penyaluran dana transfer, KPPN Sukabumi telah mengundang pemda terkait dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui kendala yang terjadi.

Baca Juga: Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan Kinerja TKD 2023 dari KPPN

Selain itu, untuk memotivasi para pengelola Dana Transfer Ke Daerah (TKD) di lingkup KPPN Sukabumi dalam meningkatkan kinerja, telah diberikan berbagai penghargaan kepada pemda-pemda terbaik pada Senin (22/04/2024).

Adapun peraih penghargaan tersebut, yaitu Pemkab Cianjur berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus pada kategori Penyelesaian Rekonsiliasi Pajak Tercepat tahun 2023, Tata Kelola Penyaluran DAK Fisik Terbaik Tahun 2023, dan Tata Kelola Penyaluran TKD Rekomendasi Terbaik Tahun 2023.

Sedangkan penerima penghargaan sebagai pemda terbaik dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2023, diberikan kepada Pemkab Sukabumi.

Dibanding periode yang sama tahun lalu, terjadi penurunan realisasi penyaluran Dana Desa dan DAU Block Grant serta DAU Spesific Grant di Pemkab Sukabumi. Dari kegiatan FD tersebut, terungkap bahwa penurunan realisasi dana desa, disebabkan adanya pengangkatan kepala desa baru hasil dari pemilihan langsung kepala desa serentak yang juga mempengaruhi realisasi tersebut.

“Untuk realisasi DAU Block Grant, terjadi penundaan sebesar 25% karena adanya keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan. Sedangkan untuk DAU Spesific Grant, karena adanya pergantian beberapa pejabat di lingkup BPKAD Pemkab Sukabumi yang masih membutuhkan adaptasi,” kata Abdul Lutfi.

Abdul Lutfi selanjutnya memaparkan secara rinci realisasi belanja negara yang disalurkan melallui KPPN Sukabumi. Realisasi belanja TKD sebesar Rp2,1 triliun atau sebesar 28,57 persen dari pagu sebesar Rp7,3 triliun.

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp273,6 miliar atau sebesar 32,18 persen. Realisasi belaja barang sebesar 469 miliar atau sebesar 50,19 persen. Belanja bantuan sosial sebesar Rp491,4 juta atau 36,01 persen dari pagu.

Sementara untuk realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp5,71 miliar atau 4,49 persen dari pagu sebesar Rp127,43 miliar.

“Saya minta kepada seluruh pengelola keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemda untuk segera melakukan langkah-langkah strategis agar terjadi akselerasi belanja,” pungkas Abdul Lutfi. (ADV)