SUKABUMIUPDATE.com - Hingga 29 Desember 2023, realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi tembus di angka Rp8,5 triliun atau sebesar 97,84 persen dari pagu sebesar Rp8,69 triliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Abdul Lutfi, Kepala KPPN Sukabumi pada Jumat (29/12/2023).
"Realisasi belanja negara sebesar R8,5 triliun ini tumbuh positif sebesar 145,40 persen dibanding tahun lalu,” ungkapnya.
Abdul Lutfi menjelaskan bahwa pertumbuhan sebesar 145,40 persen tersebut dikarenakan mulai tahun ini KPPN Sukabumi menyalurkan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dengan realisasi sebesar Rp6.86 triliun. TKD yang disalurkan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal.
“Pada tanggal 29 Desember 2023 ini telah tersalur pula DAU Tambahan senilai Rp44,96 miliar untuk Pemkab Sukabumi, Pemkab Cianjur, dan Pemkot Sukabumi,” ujar Abdul Lutfi.
“DAU Tambahan ini disalurkan guna memberikan dukungan pendanaan pembayaran THR dan gaji ketiga belas bagi ASN guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja,” lanjutnya.
Baca Juga: Peran Strategis KPPN dalam Penyaluran Transfer ke Daerah
Untuk realisasi belanja pemerintah pusat sendiri mengalami kenaikan sebesar 13,21 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditunjang oleh realisasi belanja barang sebesar 33,91% (yoy) disusul belanja modal sebesar 31,57% (yoy).
POLRI merupakan kementerian/lembaga dengan pagu terbesar, yaitu Rp473,45 miliar, atau 28 persen dari pagu belanja pemerintah pusat. Namun, realisasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 2,23% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja pada POLRI di tahun ini adalah sebesar Rp455,15 miliar atau 96,13 persen dari pagu.
“Realisasi tertinggi saat ini berada di Kementerian Agama sebesar Rp400,26miliar atau 98,93%, mengalami pertumbuhan sebesar 1,53% (yoy). Sedangkan satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan di wilayah kerja KPPN Sukabumi menjadi kementerian yang realisasinya rendah, yaitu sebesar Rp18,59 miliar (90,74%) dari pagu Rp20,49 miliar, tapi realisasi ini masih akan terus meningkat sampai dengan peratnggungjawaban belanja pada 31 Desember 2023” jelas Abdul Lutfi. (ADV)
