SUKABUMIUPDATE.com - Realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi cukup menggembirakan yaitu 41,77 persen atau Rp3,5 triliun. Pernyataan ini disampaikan Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi di ruang kerjanya pada Senin (26/6/2023).
“Realisasi belanja negara sebesar itu karena ditunjang oleh adanya penyaluran Dana Transfer sebesar Rp 2,7 triliun,” katanya.
Abdul Lutfi menjelaskan realisasi dana transfer tersebut meliputi penyaluran untuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, DAK Fisik, DAK Nonfisik Lainnya, Dana Desa dan BLT Dana Desa yang tersebar pada Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Ia juga memaparkan tentang realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Juni 2023 mencapai angka Rp759,9 miliar atau 45,16 persen dari pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 3,47 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Upaya Meningkatkan Layanan, KPPN Sukabumi Lakukan Uji Publik Standar Pelayanan
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja pegawai.
Realisasi belanja modal persentasenya masih kecil yaitu hanya 23,8 persen dari pagu sebesar Rp46,72 miliar. Realisasi tertinggi ada pada belanja pegawai sebesar 50,17 persen dari pagu sebesar Rp817,89 miliar. Sedangkan untuk belanja barang terealisasi Rp339,14 miliar dan belanja bantuan sosial 48,96 persen dari pagu senilai Rp1,49 miliar.
Namun demikian, meski realisasi ini sudah cukup tinggi, tetap masih di bawah target nasional, yaitu sebesar 50% untuk periode triwulan II 2023. Salah satu penyebabnya adalah satuan kerja yang realisasinya kurang dari 30%, yaitu 6 (enam) satker untuk realisasi belanja barang dan 12 satker untuk belanja modal. Demikian pula dengan dana transfer, terdapat pemda yang belum merealisasikan DAK Fisik Tahap I.
“Kami terus mendorong satuan-satuan kerja dan pemda untuk terus berupaya maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Langkah-langkah strategis perlu dibuat agar memacu kinerja keuangan pada masing-masing satuan kerja dan pemda,” tegasnya.
Sumber: Siaran Pers
