SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan sejauh ini tingkat inflasi di daerahnya aman. Bupati Sukabumi Marwan Hamami bahkan menyiapkan operasi pasar pasar jikan diperlukan untuk menekan lonjakan harga dan kelangkaan komoditas tertentu, terutama jelang ramadan 2023.

Hal ini diungkap Marwan usai mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI, pada Senin 27 Februari 2023. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian.

Bupati mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencegah inflasi di Kabupaten Sukabumi. Mulai dari mencermati pergolakan harga di pasar hingga mengevaluasi hasil pertanian.

Baca Juga: Di Pasar Langka Malah Dijual di Medsos , Disdagrin Soal Minyakita di Sukabumi

"Kalau sembako di Kabupaten Sukabumi sejauh ini aman. Apalagi, Kabupaten Sukabumi itu penghasil pangan," bebernya dikutip dari portal Pemkab Sukabumi.

Tak cukup disana, Pemkab Sukabumi lanjut Marwan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi inflasi. Apalagi menjelang puasa dan lebaran.

"Tanaman hasil panen kemarin kita upayakan bisa menjadi buffer stock. Selain itu, kita antisipasi harga sembako tinggi lewat upaya operasi pasar. Kita telah menyiapkan berbagai langkah," pungkas Marwan.

Baca Juga: Info Lowongan Kerja Bidang Kesehatan untuk 2 posisi, Simak Persyaratannya

Dalam rakor tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta, setiap kepala daerah memonitor dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Apalagi, inflasi menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya Presiden RI. Joko Widodo.

"Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sebab, harus berkolaborasi antara pusat dan daerah. Maka dari itu, rakor seperti ini akan terus berlanjut dan di setiap daerah bisa melakukannya bersama Forkopimda," ujarnya.

Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting. Sebab, dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. "Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari provinsi hingga kota/kabupaten," ucapnya.

Baca Juga: Tukang Siomay Diduga Jadi Korban Hipnotis, Ini Tips Menghindari Modus Pelaku!

Maka dari itu, Mendagri mengarahkan daerah untuk menggenjot peningkatan konsumsi belanja masyarakat. Apalagi, pasca pencabutan PPKM beberapa waktu lalu.

"Event-event seni dan olahraga, permudah perizinannya yang sesuai aturan. Termasuk promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah. Semua ini untuk meningkatkan perekonomian," ungkap Tito.

Selain ituia , mengajak daerah untuk mendukung hilirisasi produk di sektor lain. Sehingga, hilirisasi tidak terpaku ke produk tambang saja.

Baca Juga: PUPR Perbaiki Jalan Rusak di Sekitar Jembatan Pamuruyan Hingga Sukabumi

"Produk pertanian, perikanan, hingga perkebunan pun bisa diolah menjadi produk jadi. Sehingga, bisa meningkatkan nilai tambah. Semisal ikan bisa diolah menjadi tepung yang tentu saja yang harganya akan melipat lebih tinggi," bebernya.

Tak hanya itu saja, Mendagri minta kepala daerah untuk memonitor secara langsung ke lapangan terkait ketersediaan pangan guna mengetahui harga dan pasokan pangan di daerahnya.

"Koordinasi dengan daerah lain. Jadi ketika satu daerah memiliki kekurangan pangan, bisa bekerjasama dengan yang surplus," ucap Tito yang juga minta pembelian produk dalam negeri untuk terus digenjot untuk membantu UMKM naik kelas.

"Dorong APBD untuk membeli produk dalam negeri," bebernya.