SUKABUMIUPDATE.com - Gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) buruh pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sulit dibendung. Dampak resesi ekonomi global ini juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia bahkan negara-negara produk yang memiliki pangsa pasar Eropa, Asia dan amerika.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi tak tinggal diam, ikut mencari solusi agar masalah global ini tidak berdampak parah pada perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

"Pemkab menugaskan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk meninjau dan berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan yang melakukan PHK massal, mencari solusi yang tepat," kata Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman Rabu 5 Oktober 2022, mengutip antara dari suara.com.

Ade mengatakan perusahaan yang melakukan PHK massal pada buruh mayoritas bergerak di bidang garmen. PHK ini terpaksa dilakukan oleh manajemen karena terdampak resesi ekonomi global.

Pabrik garmen yang ada di Kabupaten Sukabumi, kata Ade, kebanyakan produknya untuk ekspor ke berbagai negara baik Eropa maupun Asia. Namun karena sejumlah negara terkena resesi ekonomi, permintaan ekspor semakin berkurang, yang dampaknya pendapatan perusahaan anjlok.

Perusahaan kemudian memilih mengurangi pekerja. PHK massal ini pun sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 dan tentunya ini menjadi perhatian khusus Pemkab Sukabumi.

Jika PHK massal terus terjadi, kata Sekda, dampaknya angka pengangguran meningkat yang juga diiringi oleh bertambahnya warga miskin di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini.

Maka dari itu, salah satu solusinya adalah melakukan kerja sama dengan pengusaha untuk bersama-sama menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi yang tepat agar perusahaan bisa tetap beroperasi. Sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di PHK.

Ilustrasi buruh pabrik garmen. Para pengusaha yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Sukabumi segera mengirim rekomendasi ke pemerintah untuk membantu membendung trend penurunan produksi dampak resesi global. - (BRIN)</span

"Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi saja tetapi juga di daerah lain," tambahnya.

Sekda mengatakan saat ini Pemkab Sukabumi banyak membuat program dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian daerah pasca-pandemi COVID-19. Salah satunya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di daerahnya masing-masing.

Selain memberikan bantuan baik dalam bentuk modal usaha, promosi dan penjualan, pihaknya juga secara rutin memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga. Maupun komunitas untuk menjadi wirausahawan yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), wisata dan lainnya.

Kemudian menggandeng berbagai badan usaha untuk ikut membangkitkan dan meningkatkan perekonomian warga, sehingga juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. "Dalam menghadapi resesi global, kita harus bekerja sama, berkreasi dan berinovasi," demikian Ade Suryaman. 

Sebelumnya, DPK Apindo Kabupaten Sukabumi menyebut dalam periode Juli hingga September 2022 ada 26 perusahaan melakukan efisiensi proses produksi. Perusahaan ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap para pekerja sebanyak 12.188 orang, mayoritas Buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

SUMBER: SUARA.COM (ANTARA)