Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, Masihkah Bisa Dirubah ?

SUKABUMIUPDATE.com - Sebentar lagi masyarakat Kabupaten Sukabumi akan memperingati hari jadi Kabupaten yaitu tanggal 1 Oktober 2017. Tanggal tersebut menjadi momentum hari jadi Kabupaten Sukabumi atas dasar sebuah peristiwa pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari pemerintah Jepang diantaranya pembebasan tahanan politik, pengibaran bendera merah putih disemua jawatan, pengambilalihan dan penggantian kepala jawatan dan instansi oleh bangsa indonesia. Peristiwa tersebut dipicu akibat gagalnya perundingan untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Jepang di bogor kepada para pejuang Sukabumi. Pertanyaan yang sering terlontar adalah benarkah hari jadi kabupaten Sukabumi adalah 1 Oktober 1945?

Masyarakat umum biasanya menyandarkan pertanyaan itu pada usia Kabupaten Sukabumi yang lebih muda daripada republik ini, sedangkan faktanya Bupati Sukabumi saja sudah ada sebelum republik ini lahir. Penetapan ini juga patut dipertanyakan relevansinya dengan pembentukan Kabupaten Sukabumi mengingat peristiwa senin 1 Oktober terjadi di wilayah Kota yang mempunyai wilayah administratif berbeda (saat itu Kota Sukabumi adalah Kota Otonom / Syi sebelum menjadi Kota Kecil).

Masyarakat menyerbu Kota Sukabumi dari empat penjuru dan merebut beberapa instansi seperti DENKI (Kantor PLN), Kantor Telpon, Tambang Mas Cikotok, Braat NV, Kantor Syi (Balai Kota), semua instansi berada di wilayah Kota Sukabumi.

Sementara perebutan instansi dan penurunan pejabat-pejabat di wilayah kabupaten terjadi keesokan harinya yaitu hari selasa tanggal 2 Oktober 1945. Peristiwa perebutan kekuasaan didaerah kecamatan yaitu Jampang Tengah, Jampang Kulon dan Pelabuhanratu yang dipimpin S. Waluyo. Kemudian di Sukaraja dipimpin M. Kosasih yang membagi 2 jurusan yaitu Jurusan Tegal Panjang meliputi Pabrik Kina dan Gedurahayu, Pabrik teras/porselen Cireunghas dan Pabrik Tegel di Tegal Panjang dipimpin H. Abdullah, Acep Basarah, Uyeh, Muhyidin dan Ahromi.

Jurusan lain yaitu Goalpara, meliputi Pabrik Teh Goalpara, Pertanian Cijeruk Tangkil dan Pabrik Susu Swaga dipimpin oleh Abdullah Dadi, Ardi Soma dan A. Nunung. Selain itu kondisi kabupaten saat itu sedang mengalami vacuum of Power, baru pada Desember 1945 ditunjuk seorang Bupati pada masa Republik yaitu Mr. Haroen atas usulan para pejuang.

Para pejabat Kewedanaan dan Kecamatapun baru diangkat secara resmi atas keputusan Residen Bogor pada bulan Desember 1945 diantaranya Wedana Cicurug, Cibadak, Pelabuhanratu, Jampang Kulon. Kemudian camat Cikidang, Parungkuda, Cicurug, Pelabuhanratu, Sukaraja, Cikembar, Lengkong, Jampang Tengah, Jampang Kulon, Ciemas dan Sukabumi. Secara fakta historisnya tanggal ini dianggap kurang tepat. Lontaran ini seringkali mengerucut kepada pertanyaan lanjutan, apakah hari jadi kabupaten Sukabumi masih bisa dirubah lagi?

Menjawab pertanyaan itu memang wewenangnya pemerintah, namun secara teori dimungkinkan karena pada prakteknya setiap hari jadi adalah hasil keputusan politis. Beberapa daerah juga merubah hari jadinya seperti Banyumas, Tasikmalaya, Mimika, sebagian sedang berproses seperti Kebumen, Pati, Buton Selatan dll. Pada umumnya penentuan hari jadi sebuah tempat berhubungan dengan nilai sejarah yang secara kasat mata dicerminkan dengan tanggal, bulan dan tahun yang pasti sehingga diperlukan dokumen kongkrit sebagai dasar fakta yang dapat membuktikan sebuah peristiwa.

Selain itu juga hari jadi yang dirayakan masyarakat tentunya harus mempunyai falsafah atau nilai-nilai luhur yang abadi yang secara simbolik sesuai semangat dan kulturÂ masyarakat. Mengacu pada pendapat Bernard lewis, ada istilah remembered history, dimana makna simbolik hari jadi terletak pada fakta kesejarahannya karena memang hari jadi suatu daerah akan berkaitan dengan sejarah daerah itu sendiri. Selain itu makna simbolis yang tercermin pada nilai-nilai luhur suatu peristiwa juga menjadi hal penting mengingat hari jadi semacam hari kebahagiaan semua warga yang tahu bagaimana lahirnya sebuah kabupaten. Namun seringkali peristiwa yang bernilai luhur ini tidak jelas kapan peristiwanya karena sudah menjadi historiografi tradisi.

Hal ini menyebabkan beberapa daerah menggunakan tanggal yang sebetulnya bukan fakta sejarah yang disebut invented atau prefabricated history. Dalam penulisan sejarah fakta yang bersumber dari dokumen sangatlah penting, jika tidak ada dokumen pendukung yang kuat namun dipaksakan tentunya hanya akan dianggap omong kosong dan masyarakat akan selalu memperdebatkannya.

Persoalan ini sebenarnya bisa djembatani jika dilakukan penggalian yang mendalam, misalnya mencari prasasti atau dokumen yang berhubungan dengan hari jadi secara ilmiah, objektif dan layak dipertanggungjawabkan sehingga muncul hari jadi sebagai hasil dari recovered history. Semua pola umum penentuan hari jadi akan berujung pada proses politik ditangan pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah beserta DPRD yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pengambilan keputusan (decision making). Hal ini mencerminkan persetujuan yang akomodatif yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jika kita berniat menggali hari jadi Kabupaten Sukabumi darimanakah kita memulai?, mengingat peristiwa sejarah Sukabumi begitu banyak. Perlu pemilihan fakta-fakta yang erat kaitannya dengan hari jadi Kabupaten. Perlu merunut peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat Sukabumi, kemudian memilah peristiwa yang berkaitan secara simbolik dengan hari jadi Kota Sukabumi atau tidak. Memastikan validitas bukti-bukti berupa dokumen atau catatan resmi, dan terakhir harus menggali nilai-nilai dan falsafah yang bisa menjadi kebanggaan warga Kabupaten Sukabumi.

Memulai runutan peristiwa yang berhubungan dengan hari jadi bukan berarti menentukan kapan Sukabumi secara geologis lahir, atau secara demografis mulai dihuni manusia terkait sejarah pemukimannya. Karena akan sulit mengukur waktu yang tepat terutama tanggal, bulan dan tahunnya. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan wilayah Sukabumi pada awal sejarah juga masih berkabut dan banyak diperdebatkan.

Misalnya Jika kita kaitkan dengan pendirian kerajaan (mandala) Tajung Kidul, -sebuah kerajaan kecil dibawah Salakanagara yang membawahi wilayah sukabumi dan cianjur sekarang-, selain masih diperdebatkan para sejarawan mengenai keabsahan sumber naskah wangsakerta, tentunya tidak mungkin diketahui pasti waktu tepatnya terutama tanggal dan bulan. Dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun tak ada peristiwa yang tercatat diwilayah Sukabumi yang berkaitan dengan hari jadi.

Adapun temuan prasasti cibadak dari masa kerajaan Sunda, meskipun tanggal dan bulan pembuatannya yang dikonversi jelas yakni 11 oktober 1030, tidaklah berkaitan dengan wilayah administratif Sukabumi, tapi lebih kepada aturan dan larangan kabuyutan dengan disertai kutukan yang dibuat oleh Sri Jayabuphati. Pada masa Pajajaran belum ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan wilayah Sukabumi kecuali dari pantun Bogor yang sifatnya historiografi tradisi.

Momen yang tercatat baik atas peristiwa yang terjadi di kabupaten Sukabumi adalah pada masa masuknya para kolonialis yang dimulai oleh VOC. Para kolonialis dengan rapi mencatat setiap peristiwa melalui Dagregister. Konon tanggal 2 September 1655, beberapa adipati di kawasan Pajajaran tengah dan girang yang mencakup Cianjur dan Sukabumi sekarang berkumpul di puncak gunung Rompang dan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan wilayah politis Cianjur.

Hal ini tercatat dalam Dagregister tertanggal 14 Januari 1666 M, bahwa Sersan Scipio menerima surat dari Raja Pegunungan (Conick in het geberte) yang mengklaim negerinya tidak dijajah Mataram, Banten maupun Cirebon, tetapi tunduk langsung kepada Allah SWT. Sayangnya peristiwa ini cakupannya lebih bersifat regional (antar wilayah), bukan hanya wilayah Sukabumi.

Momen lain yang terdokumentasikan adalah perjanjian penyerahan wilayah selatan gunung gede dibuat tanggal 25 Februari 1677 dan tanggal 19/20 Oktober 1677 dari mataram kepada VOC yang menjadikan Sukabumi dibawah kekuasaan VOC dan dimasukan dalam Batavia ommenlanden atas imbalan penumpasan pasukan Trunojoyo.

Peristiwa ini berdampak besar pada sejarah Sukabumi namun sifatnya negatif alias memalukan, bukan sebuah peristiwa yang bisa dibanggakan. VOC sendiri kemudian baru mengirimkan oranngnya yaitu sersan Scipio untuk menginventarisir wilayah Sukabumi, peristiwa berikutnya hanya beberapa kunjungan dari Van Riebeeck serta pemberian wilayah Jampang dan Pelabuhanratu kepada Cianjur dalam konteks preanger stelsel. Hal ini menyebabkan seluruh wilayah Sukabumi seluruhnya berada dibawah kekuasaan bupati Cianjur.

Pengaturan terhadap wilayah administratif Sukabumi pernah dilakukan tahun 1677 dengan pembentukan distrik-distrik dibawah Cianjur. Tapi secara umum tak ada perubahan significant sampai bubarnya VOC dan Sukabumi menjadi wilayah Landrostambt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden.

Penjualan wilayah Sukabumi pada masa Raffles kepada Andrie De Wilde yang kemudian menamai wilayahnya dengan Soeka Boemi lebih bersifat toponimis. Penamaan Soeka Boemi atas dasar Surat yang dikirimkan Wilde kepada Engelhardt tertanggal 13 Januari 1815 sebenarnya bisa jadi landasan awal dalam penetapan hari jadi baik Kabupaten maupun kota. Akan tetapi bukti kongkrit dokumen (surat) sampai saat ini belum ada, baru kutipan surat, misalnya yang dikutip Donald Mc Clain Campbell dalam buku Java: Past & Present.

Selain itu area yang dibeli oleh Wilde (Vrijeland Soeka boemi) terfokus pada area sekitar jalan utama (grote postweg) mulai dari Cimangkok sampai Cicurug dengan luasan 686 paal (40 km2), padahal luasan total Sukabumi saat itu adalah 4.030 km2. Sisa area lain seperti jampang, Cikembar, pelabuhanratu merupakan area pemerintah. Pertimbangan sosiologis dari awal penamaan Sukabumi bisa juga berlandaskan pada buku yang ditulis Andries De Wilde yaitu De Preanger regentschappen op Java gelegen, yang menjelaskan latar belakang serta definisi nama Soeka boemi, termasuk usulan nama tersebut dari para kokolot yang berkumpul dirumahnya tahun 1814. Namun tentu saja perlu penggalian lebih mendalam mengenai hal ini.

Munculnya para pengusaha perkebunan kelas dunia yang berinvestasi di Sukabumi pasca keluarnya UU Agraria, menghasilkan momen penting dalam penentuan hari jadi yaitu pemisahan Afdeling Sukabumi dengan Cianjur. Untuk mengantisipasi melonjaknya urusan administrasi dan keuangan akibat investasi, sejak tanggal 1 Januari 1871 secara resmi Cianjur dan Sukabumi dipisah menjadi afdeling tersendiri.

Diangkat pula patih pertama bernama Aria Wangsadiredja melalui Staatsblad No. 121 Tahun 1870 pada tanggal 10 September 1870 (beberapa bulan sebelum pemisahan resmi), maka secara administratif muncul istilah Afdeling Sukabumi yang terpisah dengan Afdeling Cianjur.

Terjadi perubahan administratif yang significant diantaranya Jabatan asisten residen ditambah menjadi Asisten Residen Cianjur dan Asisten Residen Sukabumi yang membawahi patih sukabumi. Secara politis kekuasaan di Sukabumi bukan lagi berada pada Bupati Cianjur tetapi pada Patih Afdeling karena keberadaan asisten residen di Sukabumi yang sederajat dengan asisten residen Cianjur.

Kemudian Jabatan-jabatan baru dimunculkan seperti controleur, politieopziener 1e klasse, dan luitenant der chinezen. Penambahan jabatan tiap wilayah juga diadakan diantaranya seorang penghulu, 7 penghulu distrik, chalifah, ketibs, modins, amil dan merbot, 7 wedana dan 18 asisten wedana.

Seiring dengan ramainya wacana desentralisasi di Hindia Belanda, maka Sukabumi berubahnya status dari Afdeling Sukabumi menjadi Regentschap (Kabupaten) Sukabumi sejak 1 Juni 1921 dengan Bupati pertama Suryanatabrata berdasarkan Besluit 25 April 1921, No.7 yang mulai berlaku 1 Juni 1921. Jabatan patih dihilangkan dan seluruh wilayah afdeling menjadi wilayah kabupaten mandiri Sukabumi.

Kemudian perkembangan lebih lanjut pada tahun 1923 terjadi pemekaran wilayah di mana Priangan dipecah menjadi 3 (tiga) keresidenan, yaitu West Preanger (Priangan Barat), Midden Preanger (Priangan Tengah) dan Oost Preanger (Priangan Timur). West Preanger terdiri dari Sukabumi dan Cianjur dengan ibukotanya, Sukabumi.

Dipilihnya Sukabumi sebagai Ibukota Priangan Barat sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan perkebunan di Sukabumi sangat pesat. Sesudah itu dibentuknya Provincie West Java (Provinsi Jawa Barat) pada tanggal 1 Januari 1926 (diundangkan dalam Staatsblad tahun 1925 No. 378 tanggal 14 Agustus 1925). Saat Jepang masuk kemudian ditunjuk Soerya Danoeningrat (Bupati Kedua di jaman Hindia Belanda) sebagai Bupati, kemudian istilah regentschap dirubah menjadi Ken.

Secara fakta sejarahnya ada dua pilihan yang dianggap memenuhi kaidah historis dan tata negara yang kuat yaitu pemisahan Afdeling tahun 1871 dan pembentukan Kabupaten Sukabumi tahun 1921. Disisi lain ada opsi yang bisa dipertimbangkan pula yaitu penamaan Soeka Boemi secara resmi tahun 1815.

Jika melihat penetapan Kota Sukabumi 1 April 1914 yang berlandaskan hukum tata negara yaitu berupa keputusan pemerintah resmi saat itu, maka memang yang paling kuat secara hukum Tata negara dalam penetapan hari jadi Kabupaten Sukabumi adalah 1 Juni 1921.

Namun jika mengacu pada nilaiÂ historis dan falsafahnya maka 1 Januari 1871 juga cukup kuat nilai historisnya mengingat tanggal tersebut adalah tonggak pertama bangsa Indonesia memimpin wilayah Sukabumi (afdeling) dan terpisah dari kekuasaan wilayah lain (Cianjur) dengan tatanan administratif yang benar-benar baru. Bahkan kemajuan wilayah Sukabumi sendiri yang mendunia berawal dari sini.

Adapun Pembentukan Kabupaten meskipun sebuah tonggak penting namun dalam masa euphoria desentralisasi dianggap sebagai pelaksanaan rencana pusat dan tak berdampak besar secara langsung kepada masyarakat. Bahkan posisi patih yang digantikan oleh Bupati tetap bertanggungjawab kepada asisten residen, kemudian jabatan administratif dibawahnya tidak berubah tetapi melanjutkan tatanan administrasi masa afdeling.

Namun tentunya sebagai salah satu pilihan, jika digali lagi tentunya ada nilai-nilai yang bisa diangkat seperti penetapan jabatan Bupati pertama dari Bangsa Indonesia dan lepasnya kaitan administrasi sama sekali dengan Cianjur.

Jika melihat runutan historisnya, wajar sebenarnya masyarakat mempertanyakan hari jadi ini mengingat pentingnya hari jadi bagi masyarakat terutama menjadi kebanggaan akan nilai-nilai historis dan kultur masyarakat terutama saat merayakannya. Bukan rahasia lagi bahwa hari jadi kabupaten dan hari jadi kota menjadi polemik yang sempat berkembang. Disisi lain terpisahnya jarak waktu hari jadi kabupaten dan kota dirasa menjadi kurang meriah, padahal kabupaten dan kota seperti merasa satu bagian layaknya melangkah dari ruang tengah rumah ke dapur.

Mungkin satu hari jadi seperti kota bogor dan kabupaten bogor akan melipatkan gaung dan semangatnya. Tidak ada salahnya pemerintah mewacanakan kembali tentang penggalian hari jadi dengan melibatkan masyarakat, komunitas dan penggiat sejarah serta para sejarawan yang kompeten. Pilihan bisa diambil dari sejarah toponimi penamaan Sukabumi maupun dari fakta historis dan hukum tata negara.

Hasil penggalian bisa diseminarkan dan menjadi sebuah recovered history. Adapun hasil perubahan hari jadi merupakan proses politik yang menjadi wewenang pihak pemerintah dan DPRD. Tentunya setiap proses akan melihat aspirasi masyarakat serta dampak positif dari perubahan tersebut di masa yang akan datang. Setidaknya kita bisa memanfaatkan masa lampau untuk kebaikan di masa mendatang, seperti ungkapan para karuhun kita "Di nu kiwari ngancik nu bihari, seja ayeuna sampeureun jaga ".

Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke 72

Mari Kerja bersama untuk Sukabumi yang lebih baik.

* Penulis adalah Ketua yayasan Dapuran Kipahare dan Kepala Bidang Riset dan Kesejarahan Soekaboemi Heritages, telah menulis dua buku diantaranya Soekaboemi The Untold Story dan Kota Sukabumi Menelusuri Jejak masa Lalu, narasumber dalam beberapa seminar dan saat ini sedang menyelesaikan buku Toponimi Kota Sukabumi: Kajian Sejarah dari penamaan wilayah.