SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB, Hasim Adnan menilai pusat Distribusi Provinsi bisa menjadi solusi mengatasi gejolak harga komoditas bahan kebutuhan pokok yang seringkali terjadi di tengah masyarakat Jabar.

Menurut anggota legislatif dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi itu, peran pusat Distribusi Jabar layaknya Bulog, yakni menjaga stabilitas harga pangan strategis.

"Kenapa beras harganya bisa relatif stabil karena salah satunya adalah peran Bulog itu, nah pusat Distribusi provinsi ini sebenarnya kurang lebih perannya seperti Bulog, yakni untuk menyerap ketersediaan bahan pokok yang distribusi oleh para petani termasuk produsen sembilan bahan pokok," ujar Hasim kepada sukabumiupdate.com.

Hasim menuturkan, aturan hingga tata cara terkait pusat Distribusi Jawa Barat sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 98 Tahun 2020. 

"Itu artinya ada tahap sosialisasi dulu, biasanya paling lama dua tahun baru harus dilaksanakan," tuturnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2021 sudah ada beberapa investor yang mau bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agro Jabar terkait pembangunan pusat Distribusi.

"Rencana beberapa lokus (lokasi khusus) sudah dipetakan pihak Agro Jabar untuk menjadi pusat Distribusi," tandasnya.