SUKABUMIUPDATE.com - Video pengakuan Nurhayati heboh di jejaring media sosial. Perempuan yang mengaku sebagai Kepala Urusan (Kaur) keuangan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ini menyebut dirinya malah dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum, setelah ikut membongkar kasus korupsi kepada desa.
Dalam video berdurasi 2,5 detik itu, Nurhayati mengaku ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Ia kecewa dan tak mengerti atas penetapan dirinya sebagai tersangka, karena ia merupakan pelapor yang membantu pengungkapan kasus korupsi itu.
“Saya pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, informasi kepada penyidik selama hampir dua tahun prosesnya, di ujung akhir Tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya dalam video tersebut dikutip dari suara.com.
Nurhayati mempertanyakan letak perlindungan atas nama pelapor dan saksi yang dilakukannya. “Uang itu tidak pernah sampai ke rumah saya, satu detik pun, hampir dua tahun waktu saya tersita untuk mengungkap kasus korupsi ini,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Kapolres Cirebon Kota AKBP M Fahri Siregar mengatakan pihaknya memiliki alasan kuat dalam menetapkan Nurhayati, Kepala Urusan (Kaur) keuangan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan kepala desa setempat.
Ia mengungkap, berdasarkan pengumpulan alat bukti dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nurhayati telah melanggar peraturan kementerian dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Yang bersangkutan sebagai Kaur keuangan terbukti membantu memperkaya supriyadi sebagai Kepala Desa. Dengan memberikan Dana Desa Ke Supriyadi sebagai Kepala Desa sebanyak 16 kali tidak berkoordinasi dengan Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran," kata Kapolres Cirebon Kota, Sabtu (19/2/2022).
Ia mengaku pihaknya belum dapat membuktikan bahwa Nurhayati telah menikmati uang tersebut. Namun, terdapat pelanggaran yang dilakukannya telah melanggar pasal 66 permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan.
"Memang penyidik belum dapat membuktikan Nurhayati menikmati uang tersebut. Tapi Nurhayati sebagai Kaur Keuangan tidak memberikan uang kepada Kasi Pelaksana kegiatan anggaran justru diserahkan kepada Kuwu dan sudah berlangsung selama 16 kali atau selama 3 tahun," katanya.
Sehingga, lanjut Kapolres tindakannya ini dapat merugikan keuangan negara melanggar Pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 junto pasal 55 KUHP.
"Kami sudah melaksanakan penyidikan profesional sesuai kaidah hukum dan prosedur. Kami tetap sebagai pelayan masyarakat membuka ruang konsultasi dan diskusi kepada pihak terkait. Kami juga menunggu kesembuhan Nurhayati kemudian akan diserahkan kepada JPU," katanya.
SUMBER: SUARA.COM
