SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) H.A Sopyan BHM menyebut, salah satu kunci mempercepat pemulihan ekonomi Jabar adalah mendorong peningkatan demand atau konsumsi rumah tangga melalui berbagai kebijakan.
"Karena faktanya 67,83 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar itu digerakan oleh konsumsi rumah tangga," kata H.A Sopyan kepada sukabumiupdate.com, Senin (22/2/2021).
Baca Juga :
Untuk meningkatkan demand, menurut H.A Sopyan dapat dilakukan melalui optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) agar makin tepat sasaran, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) dan stimulus pajak penjualan agar harga produk makin kompetitif.
"Saya kira dari sisi supply kehadiran borongdong.id bisa jadi salah satu solusi mendorong kemudahan supply produk, sekaligus meningkatkan demand," ujar dia.
H.A Sopyan menilai kehadiran borongdong.id merupakan langkah tepat dalam meningkatkan demand, karena pasar atau pembelinya sudah pasti yaitu kebutuhan para Aparat Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat yang mencapai 38 ribu lebih.
"Jika digarap serius dan konsisten, saya yakin markerplace borongdong.id ini bisa menyokong pemulihan ekonomi Jabar," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil meluncurkan secara resmi marketplace bernama borongdong.id untuk pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jabar.
"Borongdong.id ini merupakan bagian dari program Inovasi Cara Jualan (ICALAN), gagasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar," kata Kang Emil pada saat simulasi transaksi borongdong.id bersama Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan CEO borongdong.id Ali Bagus di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/2/2021).
Kang Emil menambahkan, borongdong.id merupakan upaya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari 30 persen kelompok di Jabar, yang tidak terlalu terdampak oleh Pandemi Covid-19 dalam mendorong pemulihan ekonomi Jabar.
Karena itu menurut Kang Emil, borongdong.id ini hanya menargetkan 30 persen pembeli dari kalangan masyarakat umum, 70 persen sisanya dari ASN Jawa Barat.
