SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati, berharap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Jawa Barat dimanfaatkan untuk mendorong usaha rakyat. Lina, menyindir Pemerintah Provinsi Jabar yang lebih tertarik membangun taman, alun-alun dan area publik dibandingkan mengalokasikan dana untuk membantu usaha rakyat yang terjepit oleh pandemi covid-19.
Dari sejumlah kunjungan kerja Komisi II DPRD Jabar menurut Lina banyak persoalan yang juga seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah provinsi. Mulai dari kapal pengawas perikanan yang rusak, program reboisasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, hingga masih banyaknya kekurangan alat produksi yang notabene membantu usaha atau industri kecil menengah.
"Diperlukan keberpihakan anggaran dari eksekutif. Banyak ajuan untuk program pemberdayaan yang tidak disetujui. Ini miris, lebih banyak anggarannya membangun alun-alun," jelas Lina kepada sukabumiupdate.com, 6 Februari 2021.
Lina berharap pinjaman daerah tahap kedua yang rencananya turun di tahun 2021 ini Pemprov Jabar dapat mengalokasi lebih banyak untuk sektor UMKM, IKM dan usaha rakyat lainnya. "Bukan saya tidak mendukung proyek infrastruktur, tapi kita juga harus melihat sektor UMKM selama ini tampil sebagai pahlawan perekonomian rakyat saat bangsa ini digebuki pandemi covid-19," tegasnya.
BACA JUGA: Lina Ruslinawati Reses di Cinagen Sukabumi, Warga Beri PR Ini!
Dikutip dari halaman website jabarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2020, yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI senilai Rp1,812 triliun.
Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu Infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar, infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar.
BACA JUGA: Petani Butuh Traktor, Reses Lina Ruslinawati di Gunungguruh Sukabumi
Selanjutnya infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar dan infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar serta infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Selain pinjaman daerah di tahun 2020 tersebut, Pemprov Jabar juga akan memperoleh dana sebesar kurang lebih Rp2,2 triliun untuk tahap kedua pada 2021.
