SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Provinsi Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah. Sehingga ia mendorong pemekaran wilayah sebagai salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jawa Barat.
"Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota)," kata Riwan Kamil saat menjadi narasumber webinar Universitas Paramadina "The Implementation of Regional Economy in West Java", Rabu (14/10/2020), seperti dikutip dari Suara.com.
Dalam webinar tersebut Ridwan Kamil memaparkan terkait dinamika pembangunan di Jabar. Menurutnya populasi menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa per tahun 2019.
Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.
"Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut," ujar Emil.
Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.
"Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya (sebagai gubernur) seperti mengurus dinamika sekelas negara," tambahnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik/BPS Provinsi Jabar per 2019, Jabar sendiri memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.
Selain populasi yang menjadi sumber dinamika pembangunan, Emil juga mengatakan bahwa secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.
"Penduduk kami banyak (hampir 50 juta jiwa) tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan (misalnya) Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola oleh 38 daerah. Sementara (selama ini) anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk," ujar Emil.
Sumber: Suara.com
