SUKABUMIUPDATE.com - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2019, beberapa waktu lalu.
Mengutip akun resmi DPRD Provinsi Jawa Barat, pembahasan kala itu turut dihadiri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat, dan Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Investasi Setda Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA: Mengevaluasi Kinerja BUMD Jawa Barat, Hasim Adnan Sekretaris Komisi III Beri Dua Catatan Khusus
Ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi III dalam pembahasan tersebut, khususnya mengenai realisasi anggaran yang harus lebih baik lagi di tahun mendatang.
"Banyak hal yang belum terserap 100 persen dalam realisasi anggaran di tahun 2019. Makanya kami dari Komisi III mendorong agar realisasi anggaran di tahun berikutnya harus lebih maksimal," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Cucu Sugyati mengatakan berbagai rekomendasi dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 harus diselesaikan sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2020 lebih baik.
"Walapun pada hari ini kita menghadapi persoalan dengan adanya Covid-19. Tentu pendapatan kita tidak maksimal seperti yang diharapkan bahkan, mungkin mengalami penurunan. Tapi dengan adanya kerja maksimal dengan berbagai inovasi, kita harap di 2020 tidak mengalami penurunan pendapatan yang drastis," tegas Cucu.
