SUKABUMIUPDATE.com - Kang Dedi Mulyadi atau yang lebih akrab disapa KDM, resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia mengaku akan langsung bekerja sebagai Kepala Daerah, salah satunya dengan menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok.
"Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," kata Dedi usai jalani pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip via Suara.com, Kamis (20/2/2025).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak ingin sekolah yang ada di Jabar melakukan bepergian ke luar provinsi untuk study tour.
"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ujarnya.
Dedi Mulyadi juga menyebut, penonaktifan Kepsek tersebut merupakan langkah pembenahan di Jawa Barat, "Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," imbuhnya.
Baca Juga: Ada dari Sukabumi, 8 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah Periode 2025-2030
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Komite Sekolah SMAN 6 Depok memutuskan tetap menyelenggarakan study tour ke Bali meski ada larangan dari Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi. Kegiatan study tour ke Bali tersebut mewajibkan siswa membayar Rp 3,5 juta. Pihak sekolah mengatakan dalam kegiatan study tour ke Bali tersebut, siswa belajar PPKN, bukan sekadar jalan-jalan.
Sebelumnya diketahui, Dedi Mulyadi meyampaikan agar pihak sekolah tak melaksanakan study tour yang dinilai memberatkan orang tua, melalui video yang diunggah lewat Instagram pribadinya.
"Saya meminta kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya," kata dia, Sabtu, 15 Februari 2025.
Ketika menyampaikan hal itu, DediMulyadi mengakui memang masih berupa imbauan. Sebab, KDM belum dilantik menjadi gubernur yang bisa mengeluarkan regulasi terkait.
Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki regulasi mengenai study tour bagi sekolah. Imbauan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Mei 2024. Disebutkan, para Bupati dan Wali Kota diimbau memperhatikan tiga hal dalam pelaksanaan study tour di Sekolah.
Baca Juga: Spot Foto Melimpah, Florawisata di Subang Ini Suguhkan Megahnya Kastil Eropa!
Lebih detail, informasi dilansir dari situs resmi Pemkab Bekasi via Tempo.
Pertama, kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat, melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jabar dan tidak dapat dibatalkan.
Kedua, kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan.
Ketiga, pihak satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara study tour melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
Sumber: Suara.com | Tempo.co
