KLH Beri Waktu 90 Hari untuk Perusahaan Harry Tanoe Perbaiki Danau Lido

Jumat 07 Februari 2025, 22:08 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Gakkum menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido. | Foto: Dok. KLH

Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Gakkum menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido. | Foto: Dok. KLH

SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menghentikan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Lido yang  dikembangkan oleh perusahaan milik Harry Tanoesodibjo. Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan mengatakan penyegelan dilakukan sampai semua peringatan dan perbaikan dokumen dilakukan oleh pihak perusahaan.

“Pemasangan papan pengawasan itu kami kasih waktu selama 90 hari,” ujar Rizal dikutip dari tempo.co, Jumat (7/2/2025).

Rizal mengatakan Kementerian telah memasang papan pengawasan di sekitar wilayah PT MNC Land Lido yang bermasalah karena dugaan pencemaran lingkungan. Tim dan ahli lingkungan juga telah mengambil sampel air dan tanah untuk diuji.

Selama 90 hari, kata Rizal, pihak perusahaan harus memperbaiki sejumlah dokumen yang belum tuntas. Menurut Rizal, sejumlah administrasi perusahaan juga masih bermasalah, termasuk tidak melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (KL-RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

“Padahal itu adalah suatu kewajiban setiap enam bulannya harus melaporkan,” tuturnya.

Baca Juga: Danau Lido Rusak! KLH Segel Proyek Donald Trump dan Hary Tanoe, KEK LIDO di Perbatasan Bogor Sukabumi

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemasangan papan pengawasan pada Kamis, 6 Februari 2025, karena dugaan pendangkalan danau dan pencemaran lingkungan akibat proyek yang dikelola PT MNC Land Lido.

Tim Kementerian telah melakukan verifikasi dan wawancara warga maupun perusahaan pada tanggal 1-6 Februari 2025. Rizal mengatakan hasil sementara ditemukan adanya sejumlah pelanggaran, yang lebih banyak persoalan administrasi. “Sehingga kami menindaklanjutinya dengan memasang papan peringatan pengawasan dari Lingkungan Hidup,” katanya.

Papan peringatan yang dipasang oleh KLH/ BPLH di area pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido pada Kamis, 6 Februari 2025.  | Foto: Dok. LHPapan peringatan yang dipasang oleh KLH/ BPLH di area pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido pada Kamis, 6 Februari 2025. | Foto: Dok. LH

Menjawab persoalan ini, PT MNC Land Lido mengatakan pembangunan di kawasan KEK Lido telah diupayakan mengatasi sedimentasi. Namun, pihak Kementerian Lingkungan Hidup belum memberikan peringatan tertulis sebelum penyegelan.

MNC Land Lido menegaskan bahwa papan yang ditanamkan hanya bertuliskan pengawasan, bukan penyegelan. Soal sedimentasi, kondisi ini terjadi sebelum perusahaan mengambil alih kawasan pada tahun 2013.

“Sejak PT MNC Land Lido memulai pembangunan pada sekitar tahun 2016, justru salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah sedimentasi ini,” dikutip dari surat pernyataan manajemen MNC Land Lido.

Mereka mengatakan KEK Lido yang ditetapkan pada 2021 telah menyediakan bangunan penahan lumpur sebagai salah satu upaya perusahaan mengatasi sedimentasi. Perusahaan juga telah menyediakan drainase untuk menampung dan mengarahkan air limpasan supaya tidak ke Danau Lido, di samping juga aktif mengelola danau.

Sumber: Tempo.co

Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita SukabumiUpdate.com WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaXv5ii0LKZ6hTzB9V2W. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Berita Terkait
Berita Terkini
Jawa Barat07 Februari 2025, 22:14 WIB

Data Lengkap Korban Tewas dan Luka-luka Truk Maut GT Ciawi, Jasa Raharja Siapkan Santunan

Kepala Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat Hendriawanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan santunan bagi para korban, baik korban meninggal maupun korban luka-luka
Kepala Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat Hendriawanto bersama Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjenguk korban kecelakan maut di Gerbang Tol Ciawi 2 di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (5/2/2025). (Sumber : Biro Adpim Jabar)
Jawa Barat07 Februari 2025, 22:08 WIB

KLH Beri Waktu 90 Hari untuk Perusahaan Harry Tanoe Perbaiki Danau Lido

KLH telah memasang papan pengawasan di sekitar wilayah PT MNC Land Lido yang bermasalah karena dugaan pencemaran lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Gakkum menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido. | Foto: Dok. KLH
DPRD Kab. Sukabumi07 Februari 2025, 21:42 WIB

Reses Dewan Dapil I Asep Rizwan, Serap Aspirasi Soal Infrastruktur dan Sarana Keagamaan

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Rizwan Efendi, menampung sebanyak-banyaknya usulan warga, khusunya di Daerah Pemilihan I. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan reses perdana tahun 2025
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Rizwan Efendi, saat reses di Kampung Patuguran, Kelurahan /Kecamatan Palabuhanratu | Foto : Istimewa
Life07 Februari 2025, 20:00 WIB

3 Daerah di Tatar Pasundan yang Terkenal dengan Ilmu Kesaktiannya, Termasuk Sukabumi!

Daerah di tanah Sunda ini sudah terkenal dengan ilmu kesaktiannya seperti kebal hingga santet.
Ilustrasi - Daerah di tanah Sunda ini sudah terkenal dengan ilmu kesaktiannya seperti kebal hingga santet. (Sumber : pexels.com/@Pok Rie).
Nasional07 Februari 2025, 19:58 WIB

BGN Benarkan Program Makan Bergizi Gratis Dapat Rp100 Triliun dari Efisiensi Anggaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut akan mendapat tambahan Rp 100 triliun dari efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 05 Pagi, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Senin, 3 Februari 2025. (Sumber Foto: Setkab.go.id)
Life07 Februari 2025, 19:00 WIB

Karesidenan Banten Hingga Cirebon, Sejarah Otonomi Daerah di Jawa Barat

Seperti di Jawa Barat, Otonomi daerah memungkinkan daerah-daerah untuk menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Ilustrasi. Peta Jabar. Keresidenan Banten Hingga Cirebon, Sejarah Otonomi Daerah di Jawa Barat. Foto: IG/@justforstev24
Nasional07 Februari 2025, 18:42 WIB

Kemenham RI dan Nusa Putra University Teken MoU Pengembangan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Menteri HAM RI, Natalius Pigai, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap Hak Asasi Manusia.
Delegasi Nusa Putra disambut langsung oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai. (Sumber: dok nusa)
Inspirasi07 Februari 2025, 18:32 WIB

Kontribusi Disdik Kabupaten Sukabumi dalam Pengumpulan Zakat ASN Diganjar Penghargaan

Eka mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kesadaran tinggi para ASN di lingkungan Disdik Kab Sukabumi terhadap kewajiban berzakat.
Kadisdik Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha saat menerima langsung penghargaan dari Ketua Baznas Kabupaten Sukabumi. (Sumber Foto: Istimewa)
Nasional07 Februari 2025, 18:22 WIB

Ketum Pemuda Pancasilla Diduga Terseret Kasus Suap, Uang Miliaran dan 11 Mobil Mewah Disita KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 4 Februari 2025.
Gedung KPK RI | Foto : Capture Youtube KPK RI
DPRD Kab. Sukabumi07 Februari 2025, 18:14 WIB

Reses Perdana 2025, Teddy Setiadi Tampung Aspirasi 4 Desa Sekaligus di Kalapanunggal Sukabumi

Berbeda dari reses sebelumnya yang dilakukan per desa, kali ini Teddy memilih konsep pertemuan kolektif agar aspirasi masyarakat bisa dihimpun lebih efektif.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Teddy Setiadi, menggelar reses perdana tahun 2025 dengan mengumpulkan perwakilan dari 4 desa di Kecamatan Kalapanunggal. (Sumber Foto: SU/Ibnu)