SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, angkat bicara mengenai kesimpangsiuran opini terkait aktivitas pertambangan dan hubungannya dengan peristiwa bencana dahsyat yang menerjang Kabupaten Sukabumi di awal Desember 2024.
Menurutnya saat ini masyarakat dihadapkan pada dua pandangan yang saling bertentangan. Diketahui, ada yang menuduh keberadaan tambang sebagai penyebab bencana, sementara pihak perusahaan tambang membantah tuduhan tersebut.
"Kesimpangsiuran ini harus segera diluruskan. Oleh karena itu, saya meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat untuk segera memberikan pertanggungjawaban atas tata kelola tambang yang ada di Kabupaten Sukabumi," tegas Hasim saat dihubungi sukabumiupdate.com, Kamis (26/12/2024).
Menurut Hasim, kewenangan terkait pengawasan dan perizinan tambang berada di tingkat provinsi, sehingga ESDM Jawa Barat harus memberikan pernyataan tegas.
"Apakah keberadaan tambang ini benar berkontribusi sebagai penyebab bencana di Kabupaten Sukabumi atau tidak? Masyarakat butuh kepastian dan kejelasan agar semua pihak tahu bagaimana menyikapi keberadaan tambang ini ke depannya," ujar Hasim yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi itu.
Baca Juga: Polisi Dalami Dugaan Pelanggaran Perusahaan Tambang Dibalik Bencana di Selatan Sukabumi
Selain meminta klarifikasi dari Dinas ESDM, Hasim juga mendorong para akademisi di Sukabumi dan Jawa Barat untuk membentuk tim independen yang bertugas melakukan kajian ilmiah di lapangan.
"Sebagai bentuk tanggung jawab moral, akademisi harus memberikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat. Penelitian mereka harus bebas dari berbagai kepentingan, sesuai kaidah ilmiah, dan mengungkap apakah keberadaan tambang berhubungan langsung dengan bencana yang terjadi," kata Hasim.
Tidak hanya itu, Hasim juga menugaskan Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membentuk tim kajian berbasis kearifan lokal.
"Kajian ini akan melengkapi hasil penelitian lain, terutama dari perspektif budaya dan lingkungan lokal. Kita perlu memahami perubahan tata kelola lingkungan yang mungkin menjadi penyebab bencana," tambahnya.
Hasil kajian tersebut, lanjut Hasim, akan disampaikan secara berjenjang mulai dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi hingga ke Fraksi PKB di DPR RI. "Langkah ini adalah bentuk kontribusi PKB dalam mewujudkan keadilan ekologis, sesuai amanat Muktamar PKB," pungkasnya. (ADV)
