SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, menggelar Reses I Tahun Anggaran 2024-2025, Selasa (19/11/2024).
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan King Raos Resto, Sukabumi, ini membahas berbagai program strategis sesuai dengan ruang lingkup kerja Komisi V DPRD Jabar, dari mulai pendidiian, kesehatan, pertanian hingga bantuan sarana keagamaan.
Dalam kesempatan tersebut, Jaenudin mendapat keluhan terkait biaya pendidikan yang memberatkan para orang tua. Pada sesi dialog, salah seorang ibu rumah tangga, curhat terkait dengan biaya pendidikan serta iuran-iuran yang sering muncul di satu sekolah tempat anaknya belajar.
"Sebenarnya kami maksakeun 'memaksakan diri' untuk mensekolahkan anak, meski dirasa sangat berat biayanya," ucapnya.
Lantas ia pun bertanya tentang biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. "Bagaimana dengan bantuan pemerintah?," tanyanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Jaenudin menjelaskan bahwa Pemprov Jabar sudah berupaya membantu biaya pendidikan untuk para siswa pada jenjang pendidikan SMA/sederajat. Ia menyebut bahwa Pemprov Jabar di antaranya memiliki program bantuan pemerintah provinsi untuk pendidikan yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
"Pemprov Jabar sudah membantu sebesar Rp1,4 juta per siswa di sekolah negeri per tahun dari provinsi, dan Rp700 ribu dari bantuan provinsi untuk setiap siswa di sekolah swasta," jelasnya.
Baca Juga: Reses di Kota Sukabumi, M. Jaenudin Serap Aspirasi Soal Pendidikan dan Kesehatan
Baca Juga: Ratusan Warga Hadiri Reses Anggota DPRD Jabar Muhammad Jaenudin di Talaga Sukabumi
Jaenudin memastikan dana BOPD berbeda dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. "Sebenarnya setiap siswa di Jawa Barat jika ditambahkan dari BOPD sebesar Rp1,4 juta dengan dana BOS yang mencapai Rp 2,1 juta. Maka setiap siswa sudah mendapat bantuan sebesar Rp3,5 juta per tahun," terangnya.
“Dengan adanya dana ini, tidak boleh ada lagi pungutan tambahan dari pihak sekolah,” tegasnya.
Bidang Kesehatan dan Pertanian
Sementara dalam sektor kesehatan, Jaenudin menyatakan bahwa pihaknya siap membantu masyarakat yang membutuhkan akses layanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti RS Al Ihsan di Bandung dan RS Jampangkulon.
"Bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, kami bisa membantu asalkan mematuhi prosedur rujukan yang tepat oleh peserta BPJS, baik PBI maupun mandiri." imbuhnya.
Selain itu, Jaenudin mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong meningkatknya produktivitas petani Sukabumi, di antaranya melalui berbagai pelatihan dan bantuan alat pertanian. "Saat ini pun sedang ada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pertanian untuk para petani Sukabumi," tambahnya.
Jaenudin menegaskan, komitmennya terhadap pertanian merupakan bagian dari mendukung program pemerintah pusat untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun di lapangan, pihaknya menemukan fenomena alih fungsi lahan pertanian ke sektor perumahan dan industri yang kian meningkat di Sukabumi.
“Kami berharap kebijakan (dinas pertanian) ke depan dapat mengurangi fenomena (alih fungsi lahan) ini agar ketahanan pangan tetap terjaga,” ujarnya.
