SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menggelar kegiatan Reses I Tahun Sidang 2024-2025 di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Kamis (14/11/2024).
Melalui reses ini, Jaenudin menyerap aspirasi masyarakat setempat untuk dijadikan bahan dalam pengawasan kinerja serta pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di tingkat provinsi.
Pada pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait berbagai isu penting, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Salah satu yang disoroti adalah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Warga mengungkapkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merata, sehingga menimbulkan kesulitan bagi sebagian masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan pandangan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagian warga berpendapat bahwa kurikulum ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM).
Baca Juga: Muhammad Jaenudin Kembali Sosialisasikan Perda Desa Wisata Jabar di Sukabumi
Baca Juga: Reses DPRD Jabar Muhammad Jaenudin Serap Aspirasi Warga Cisande Sukabumi
Mereka berharap agar kebijakan kurikulum ini ditinjau ulang agar dapat lebih mendukung efektivitas belajar di sekolah.
Di bidang kesehatan, warga menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota DPRD Jabar Muhammad Jaenudin saat menyampaikan materi reses di Cikondang Kota Sukabumi | Foto : Dok. Tim Asistensi M. Jaenudin
Merespon hal tersebut, Jaenudin menjelaskan bahwa isu-isu dalam sektor pendidikan akan menjadi perhatiannya ke depan. Namun, terkait sistem dalam PPDB (zonasi, afirmasi dan umum), termasuk soal kurikulum, Jaenudin menyebut hal tersebut akan tergantung pada kebijakan dari Menteri Pendidikan yang baru.
"Itu tergantung tergantung menteri yang baru, mudah-mudahan sistem zonasi dalam PPDB jika ada kebijakan baru bisa ditarik (dihapus) sehingga terjadi keadilan bagi putra-putri kita," kata Jaenudin.
"Kemudian soal BPJS Kesehatan. Yang menjadi kewenangan kami adalah soal DTKSnya (data terpadu kesejahteraan sosial) yang harus dibenahi dibawah sebagai alat ukur dalam menentukan bantuan agar sampai kepada masyarakat (yang benar-benar membutuhkan)," tambahnya.
Sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kota dan Kabupaten Sukabumi), Jaenudin berharap kegiatan reses ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyerap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membawa aspirasi mereka ke tingkat provinsi.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyatakan bahwa pihaknya di Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar data kepesertaan JKN dapat diperbaiki dan warga miskin benar-benar terdata dengan baik.
